Biaya Urus SIM Di Medan Mahal, Komisi A Akan Temui Kapolri – BeritaPrima.com

Biaya Urus SIM Di Medan Mahal, Komisi A Akan Temui Kapolri

BeritaPrima.com, Medan – Kasus besarnya biaya pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satlantas Polresta Medan, tambah lagi adanya peraturan tak resmi yang mengharuskan pemohon SIM melampirkan sertifikat mengemudi dari Medan Safety Driving Center (MSDC), akhirnya mendapat reaksi keras para dewan di Kota Medan.

Bahkan, Komisi A DPRD Medan yang menyoroti kasus tersebut berencana menemui Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk menyampaikan keluhan warga Medan terkait kewajiban bagi pengurus SIM untuk memiliki sertifikat mengemudi yang dikeluarkan pihak MSDC yang beralamat di Jalan Bilal Medan.

“Ini soal keluhan warga Medan atas kewajiban memiliki sertifikat mengemudi sebagai syarat mengurus SIM. Keluhan ini akan kita sampaikan ke Kapolri di Jakarta,” kata Ketua Komisi A DPRD Medan, Roby Barus di Medan, Rabu (7/9/2016).

Ditambahkan Roby, rencana Komisi A menemui Kapolri murni untuk menyahuti keluhan masyarakat.

“Banyak laporan masyarakat ke kita. Sebagai wakil rakyat, kita memang harus menyahuti aspirasi mereka,” tandas Roby, didampingi anggota Komisi A Andi Lumban Gaol.

Sebelumnya, Komisi A juga mengusulkan agar masa berlaku SIM sebaiknya ditetapkan seumur hidup. Usulan itu dinilai sangat urgen melihat kondisi perekonomian masyarakat saat ini yang kerap mengeluhkan mahalnya biaya dalam mengurus SIM tersebut.

“Saya pikir usulan ini bukan sesuatu yang mustahil jika melihat kondisi perekonomian masyarakat saat ini yang serba susah,” kata Roby Barus.

Menurut Roby, Komisi A kerap menerima keluhan dari masyarakat atas mahal dan rumitnya birokrasi pengurusan SIM di Satlantas Polresta Medan. Apalagi kondisi ini makin dipersulit dengan diwajibkannya para pemohon agar memiliki sertifikat mengemudi yang dikeluarkan pihak MSDC sebelum mengurus SIM.

“Jadi wajar saja kalau kepemilikan SIM diberlakukan seumur hidup tanpa ada perpanjangan lagi, sama halnya seperti e–KTP,” ucapnya.

Seperti diketahui, Komisi A DPRD Medan telah melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke MSDC di Jalan Bilal, pada Senin (05/09/2016) kemarin.

MSDC merupakan satu-satunya pihak swasta yang menerbitan sertifikat mengemudi untuk syarat pengurusan SIM di Satlantas Medan.

“Kan ini namanya monopoli. Kita juga pernah mengusulkan agar penerbitan sertifikat mengemudi dikelola kantor Diklat Kota Medan. Rencana usulan ini akan kita matangkan dalam waktu dekat ini,” timpal Andi Lumban Gaol.

Berdasarkan hasil sidak Komisi A di MSDC kemarin, tambah Andi, pihaknya ada menemukan sejumlah kejanggalan. Salahsatunya sarana dan prasarana pelatihan mengemudi yang tidak memadai. Bahkan biaya sertifikat dibandrol Rp420 ribu hingga Rp520 ribu.

“Kan ini ada indikasi pemerasan kepada pemohon,” sebutnya didampingi Sekretaris Komisi A Hamidah dan anggota Komisi A lainnya yakni Umi Kalsum dan Asmui.

Atas sidak itu, Komisi A, kata Andi, menilai keberadaan MSDC adalah ilegal dan merekomendasikan agar segera ditutup karena ada indikasi telah terjadi kongkalikong. (dyn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *