Calon Pilkada Tetap Bisa Kampanye Meski Dipenjara – BeritaPrima.com

Calon Pilkada Tetap Bisa Kampanye Meski Dipenjara

IndoElection.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas memastikan status tersangka yang melekat kepada seorang calon tidak lantas menggugurkan keikutsertaannya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Hal ini menyusul sejumlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pilkada Serentak 2017, yang tersandung masalah hukum.

Antara lain, Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersangkut kasus penistaan agama, Calon Wakil Bupati Bekasi, Ahmad Dhani tersangkut penghinaan kepala negara, Calon Wali Kota Cimahi Atty Suharti yang tersangkut kasus korupsi.

“Dia (calon) tetap berhak bertanding sebagai kandidat di dalam pemilihan. Untuk selanjutnya tentu kita (KPU) serahkan kepada pemilih apakah akan memilih calon yang ditetapkan sebagai tersangka itu atau tidak,” kata Sigit di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Senin 5 Desember 2016.

Menurut Sigit, calon baru akan batal kepesertaannya sebagai kandidat, jika, statusnya sudah berketetapan hukum tetap atau sudah menjadi terpidana. “Tetapi selama belum ada ketetapan hukum tetap yang bersangkutan masih bisa mencalonkan,” kata Sigit.

Bahkan kata Sigit, jika memang seorang calon dipenjara atas kasusnya. Calon tersebut pun masih menjalankan haknya dalam berkampanye demi mengalang dukungan masyarakat untuk memenangkan kontestasi pilkada.

“Jadi dia (calon) bisa menggunakan metode lain, melalui tim sukses-nya bisa menyebarkan bahan kampanye, atau dia (calon) masih mendapatkan hak kampanye melalui alat peraga kampanye (APK) dan iklan di media cetak,” kata Sigit.

Hanya saja, untuk kampanye yang sifatnya tatap muka sulit dilakukan. Misalnya, pertemuan terbatas, debat kandidat dan lain sebagainya, selama tidak ada izin dari pengadilan atau aparat penegak hukum. Padahal, momentum seperti debat kandidat ini menuntut kehadiran calon di acara tersebut.

“Debat kandidat ini wajib diikuti, kalau tidak diikuti tanpa alasan jelas maka dia (calon) akan kehilangan haknya untuk ditayangkan di media cetak, elektronik, sejak dia (calon) tidak ikut debat itu. Jika tidak bisa ikut harus ada keterangan yang pasti kepada KPU,” tambah Sigit.

Tak berbeda, Komisioner KPU lainnya, Arief Budiman mengatakan bahwa calon peserta pilkada tidak menjadi masalah meski menyandang status tersangka. Haknya sebagai peserta pilkada pun tetap akan diberikan.

“Ya enggak apa-apa, sepanjang dia (calon) belum berstatus terpidana, yang berkekuatan hukum tetap. Maka haknya sebagai peserta pilkada tetap diberikan,” kata Arief.

Arief pun menjelaskan hal yang sama, jika seorang peserta pilkada terpaksa dipenjara, maka untuk urusan kampanye bisa digantikan oleh tim suksesnya. “Ya silahkan saja, kan sudah ada regulasi yang atur siapa yang boleh kampanye dan tidak boleh. Kita ikuti saja,” kata dia. (dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *