Erry Harapkan CPO Fund Untuk Infrastruktur Jalan Dan Pelabuhan – BeritaPrima.com
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi meninjau pameran dalam acara pembukaan Indonesia Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) di Hotel Santika Dyandra, Jl Maulana Lubis Medan, Kamis (1/9/2016).

Erry Harapkan CPO Fund Untuk Infrastruktur Jalan Dan Pelabuhan

BeritaPrima.com, Medan – Dana pungutan sawit (CPO Fund) dapat dikembalikan kepada industri sawit yang lebih efektif melalui pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelabuhan.

Hal itu diungkapkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi, dalam sambutannya pada acara Pembukaan Indonesia Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) di Hotel Santikan Dyandra, Jl Maulana Lubis Medan, Kamis (1/9/2016).

Untuk itu kata Erry, ia menyambut menyambut positif pembentukan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) oleh pemerintah dalam membantu pengembangan industri sawit, termasuk di Sumut.

“Banyak jalan membutuhkan perbaikan infrastruktur terutama pada sentra perkebunan rakyat dan banyak pula hambatan ekspor akibat keterbatasan fasilitas pelabuhan,” ungkap Erry.

Erry menyatakan, keberadaan BPDPKS diharapkan dapat membantu petani dan pelaku usaha sawit lainnya untuk memperoleh margin yang lebih baik guna meningkatkan perekonomian Sumut.

“Dengan dana Pemda yang terbatas, maka dengan keberadaan BPDPKS dapat membangun infrastruktur jalan yang akan menurunkan time handling, menurunkan biaya transportasi pengangkutan TBS,” sebut Erry.

 

Erry Buka IPOS Forum_2
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menerima penghargaan dari Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat Joko Supriono disaksikan Ketua GAPKI Sumut Ir Setya Darma Sebayang dalam acara pembukaan Indonesia Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) di Hotel Santika Dyandra, Jl Maulana Lubis Medan, Kamis (1/9/2016).

Selain itu, Erry juga berharap BPDPKS juga dapat membantu pendanaan bagi para petani kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini sebagian sedang ataupun memasuki masa replanting, dengan persyaratan bantuan pendanaannya dipermudah.

“BPDPKS juga diharapkan tidak hanya melibatkan bank-bank nasional, tetapi juga bank daerah seperti Bank Sumut yang merupakan bank kebanggaan masyarakat Sumatera Utara untuk penyaluran bantuan kepada perkebun rakyat ataupun kegiatan BPDPKS yang terkait dengan sawit di Sumatera Utara,” harap Erry.

Kebakaran Lahan

Dikesempatan itu, Erry juga mengungkapkan, dari 1,4 juta hektar areal perkebunan sawit yang tersebar di 21 kabupaten, sebanyak 600 ribu hektar lahan perkebunan sawit tergabung dalam GAPKI.

“Dari sisi perekonomian, kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis, kontribusi ekspor minyak sawit dan turunannya menyumbang sekitar 50 persen lebih dari total ekspor Sumut,” kata Erry.

Erry juga mengingatkan agar perusahaan yang tergabung dalam GAPKI tidak melakukan pembakaran lahan.

“Kami sering di tegur Menteri Lingkungan Hidup dengan tembusan ke Presiden dan Kapolri, bahwa di Sumut dan Riau masih banyak terjadi hot spot. Mudah-mudaan bukan anggota GAPKI, tapi hotspot masih banyak. Saya berharap ini menjadi tugas bersama menjaga lingkungan. Karena isu yang menjadi perhatian internasional adalah masalh lingkungan,” jelas Erry.

Sementara Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat, Joko Supriono mengatakan pihaknya sering menghadapi tekanan karena masalah kebakaran yang masih terjadi.

“Belajar dari pengalaman selalu saja industri sawit yang menjadi pihak yang disalahkan. Saya ingin ucapkan terimakasih, karena hingga hari ini, saya pantau belum ada satupun perusahaan kelapa sawit anggota GAPKI yang mengalami masalah kebakaran,” ujar Joko.

Tapi sambung Joko, hal itu tidak cukup. Anggota GAPKI juga perlu selalu waspada dan melakukan upaya pencegahan.

“Tidak membakar saja tidak cukup, karena kalau terjadi kebakaran di sekitar kebun, tetap kita yang disalahkan. Untuk itu, sebisa mungkin kita proaktif menjaga dan memadamkan kebakaran di sekitar kita. Saya senang, tahun ini isu menyalahkan kebun sawit sudah mulai berkurang. Termasuk majalah singapura, Street Times yang merilis bahwa  60% kebakaran hutan terjadi di luar konsesi perusahaan,” cetus Joko.

Sedangkan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, SH yang juga turut hadir pada acara Pembukaan Indonesia Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) 2016, mengatakan sering terjadwal kebakaran lahan diperkebunan sawit menyebabkan kerugian.

“Asap merugikan dan dikomplain negara lain, sementara biaya pemadaman mahal sekali. Belum lagi kerugian penyakit, begitu juga bandara yang tidak operasional, libur sekolah dan lain-lain,” pungkas Putut.

Ketua GAPKI Sumut Setia Dharma Sebayang menjelaskan GAPKI Sumut berinisiatif menggelar IPOS Forum bekerjasama dengan stakeholder perkelapa sawitan. Yang bertujuan untuk memecahkan masalah nasional global, memberi info update dan menyatukan langkah menghadapi tantangan.

Dengan tema, “Berpadu langkah membangun bisnis kelapa sawit berkelanjutan” acara IPOS Forum diantaranya juga mengelar Coaching klinik bagi petani, pameran dan diskusi seminar. Acara diikuti 500 peserta yang terdiri dari elemen stake holder, pengusaha, petani, perguruan tinggi, peneliti, pencinta kelapa sawit.

Pembukaan Indonesia Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) turut dihadiri sejumlah Direksi PTPN, APKASIDO, Direktur PPKS dan Pengurus Dewan Minyak Sawit Indonesia. (dyn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *