Gagal Pergi Haji, Bupati Banyuasin Malah Mendekam Di Balik Jeruji Besi – Laman 3 – BeritaPrima.com

Gagal Pergi Haji, Bupati Banyuasin Malah Mendekam Di Balik Jeruji Besi

Nasib Serupa Bupati Tetangga

Yan Anton Ferdian bukanlah kepala daerah pertama di Sumatera Selatan yang digarap KPK. Belum lama berselang, bupati di kabupaten tetangga Banyuasin, yaitu Musi Banyuasin, juga menjadi pesakitan lembaga antirasuah itu. Banyuasin sendiri merupakan kabupaten pemekaran dari Musi Banyuasin.

Ketika itu KPK menahan Bupati Musi Banyuasin (Muba) Pahri Azhari dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Lucianty. Pasangan suami-istri itu ‎dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya pada Jumat 18 Desember 2015.

Pahri dan Lucianty ditahan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Mereka diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi Banyuasin tahun anggaran 2014 dan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2015.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Mulai dari DPRD Muba, Kepala Dinas Muba sampai Bupati Muba beserta istrinya. Kasus ini sendiri terungkap setelah KPK melakukan OTT di Kabupaten Muba, Sumatera Selatan.

Ketika itu, tim Satgas KPK meringkus empat orang yakni Ketua Fraksi PDI-P DPRD Muba Bambang Karyanto, anggota DPRD fraksi Partai Gerinda Adam Munandar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba Fasyar.

Dalam OTT tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan uang sebesar Rp 2,56 miliar. Uang itu diduga pemberian dari Syamsudin Fei dan Fasyar kepada Bambang dan Adam. KPK mensinyalir bahwa pemberian itu bukan yang pertama untuk memuluskan pembahasan APBD-P tahun anggaran 2015 Pemkab Muba.

KPK dalam perkembangannya kemudian menetapkan Bupati Muba Pahri Azhari dan istrinya Lucianty Pahri yang juga anggota DPRD Sumatera Selatan menjadi tersangka pada Jumat 14 Agustus 2015. Selain itu, empat pimpinan DPRD Muba yakni Ketua DPRD Muba, Riamon Iskandar, dan Wakil Ketua DPRD Muba Darwin A. H, Islan Hanura, serta Aidil Fitri juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Agustus 2015.

Pahri Azhar dan istrinya disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Palembang. Pada akhirnya, Bupati Muba non aktif Pahri Azhari dan istrinya Lucianty Pahri divonis bersalah pada persidangan Senin 3 Mei 2016.

Pahri divonis dengan hukuman pidana tiga tahun penjara. Sedangkan terdakwa Lucy divonis hukuman pidana 1,5 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim memutuskan keduanya untuk membayar denda masing-masing Rp100 juta subsider tiga bulan penjara. (dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *