Gara-Gara Singkong, Dua Petani Blitar Dihukum 3 Bulan Penjara – BeritaPrima.com

Gara-Gara Singkong, Dua Petani Blitar Dihukum 3 Bulan Penjara

BeritaPrima.com, Blitar – Gara-gara singkong Pengadilan Negeri Blitar memenjarakan dua orang petani asal Dusun Kruwuk, Desa Gadungan, Sumberagung, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Majelis hakim menvonis tiga bulan penjara kepada Wiyono alias Yono (45) dan Widodo alias Bejo (50) atas tuduhan penyerobotan tanah negara.

Kegiatan agraris Yono dan Bejo yang menanam sekaligus memanen ketela pohon di atas tanah eks perkebunan PT Notorejo Kruwuk dianggap majelis hakim melanggar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin.

Kuasa hukum kedua terdakwa langsung memutuskan banding. Sebab keputusan hakim dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. “Ini kriminalisasi. Sebab klien saya ini hanya menjadi korban aturan yang tidak lengkap,“ ujar Agus Setiawan kepada wartawan, Kamis (1/9/2016).

Sengketa agraria berawal dari laporan pihak perkebunan PT Notorejo Kruwuk ke kepolisian. Polisi menangkap Yono dan Bejo saat kedua petani lereng gunung Kelud itu memanen ketela pohon hasil tanamanya sendiri. Pihak PT selaku pemegang hak guna usaha (HGU) menuduh Yono dan Bejo menyerobot lahan perkebunan. Sementara HGU yang menjadi dasar PT mengelola lahan perkebunan telah habis sejak 31 Desember 2009.

Habisnya HGU mendorong BPN Jawa Timur menerbitkan rekomendasi tertanggal 24 April 2014 dan dikuatkan rekomendasi BPN RI tertanggal 25 April 2016. Intinya negara mengizinkan petani mengelola lahan eks perkebunan seluas 125 hektare. Sebab eks perkebunan dengan total luas 557 hektare itu merupakan tanah negara.

Atas dasar rekomendasi itu, Yono dan Bejo menanam singkong di atas lahan perkebunan yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Sebagian besar petani di sekitar kawasan perkebunan kruwuk itu juga melakukan aktifitas yang sama. “Namun pengadilan tidak pernah mempertimbangkan latar belakang adanya persoalan agraria ini,“ papar Agus.

Di sisi lain, Agus mengaku melihat berita acara pemeriksaan (BAP) kedua klienya amburadul. Secara yuridis formal ada timpang tindih waktu antara penetapan tersangka, penangkapan dan proses BAP. Hal itu terungkap di persidangan. Namun pihaknya tidak memiliki kesempatan mempersoalkan hal itu.

Majelis hakim, kata Agus, hanya berpegang pada konstruksi pikir bahwa perkebunan pemegang HGU. Hakim tidak memperdulikan bahwa dengan habisnya HGU, maka tanah kembali ke negara.

“Kita akan terus melawan sampai mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan dengan pengajuan banding secara hukum klien saya belum bisa dieksekusi, “ tegasnya.

Farhan Mahfudzi aktivis NGO Solidaritas Masyarakat Desa (Sitas Desa) yang menjadi pendamping petani menambahkan bahwa vonis yang dijatuhkan menunjukkan kesewenang wenangan lembaga hukum terhadap masyarakat kecil.

Dalam persidangan majelis hakim juga berulangkali melontarkan keterangan yang seolah olah petani se-perkebunan Gandusari melakukan kegiatan kriminal. Padahal dengan habisnya HGU, kata dia, pihak perkebunan harusnya juga menghentikan pengelolaan lahan. Apalagi Badan Pertahanan Nasional (BPN) juga menolak perpanjangan HGU yang diajukan pihak perkebunan.

“Namun faktanya perkebunan tetap bisa mengelola lahan tanpa membayar pajak dan sejenisnya ke negara,“ ujarnya.

Informasi yang dihimpun, selain mengelola sendiri, pihak perkebunan juga menyewakan lahan kepada pihak ketiga, termasuk di antaranya kepada oknum DPRD Kabupaten Blitar.

Lebih jauh Farhan menjelaskan bahwa habisnya HGU tanpa ada aturan lain yang khusus mengatur situasi ini menjadi “jebakan” tersendiri bagi petani.

Lemah secara ekonomis (modal) juga membuat masyarakat petani selalu menjadi pihak yang mudah dipersalahkan. Padahal dengan habisnya HGU, kedudukan petani dan pihak perkebunan di hadapan tanah negara adalah sama. Yang bisa melontarkan tuduhan penyerobotan lahan secara yuridis hanya negara, yakni dalam hal ini BPN. Namun faktanya justru pihak perkebunan yang memperkarakan petani dan aparat hukum memprosesnya.

“Padahal dengan mengelola lahan tanpa HGU, pihak perkebunan juga telah menyerobot tanah negara. Namun uniknya negara (BPN) anteng-anteng saja. Ini yang tidak adil dan harus dihentikan. Karena jika tidak akan banyak petani yang dikriminalisasi,“ tutur Farhan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Blitar Benhard Mangasi Lumban Toruan memutuskan bahwa terdakwa Yono dan Bejo terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin.

Oleh karenanya, keduanya harus menjalani hukuman selama lamanya tiga bulan penjara. “Kedua terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (1) Perppu Nomor 51 Tahun 1960. Karenanya divonis 3 bulan penjara,“ pungkas Farhan. (feb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *