Ini Alasan Kemendes Sidak Pelaksanaan Program Padat Karya – BeritaPrima.com

Ini Alasan Kemendes Sidak Pelaksanaan Program Padat Karya

BeritaPrima.com, Tuban – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi tidak begitu saja percaya dengan laporan pelaksanaan program padat karya yang kini banyak dilakukan di pedesaan. Untuk membuktikan itu, Jumat (9/3/2018), Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT, Taufik Madjid, meninjau lokasi program padat karya tunai (cash for work) di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Di desa itu terdapat obyek wisata kebun belimbing Agropolitan. Namun, sebagian area di wilayah tersebut sedang direparasi agar lebih terlihat indah, di antaranya melalui pemasangan paving blok lapangan parkir dan pembuatan saluran drainase.

Pengerjaan dua proyek ini dilakukan oleh masyarakat sekitar menggunakan alokasi dana desa dari pemerintah. “Sesuai dengan perintah presiden, dana desa tahun 2018 itu 30% untuk upah kerja melalui pekerjaan padat karya tunai. Karena itu, untuk mengevaluasi program yang telah dilakukan, kami melakukan peninjauan,” ujar Taufik di lokasi, Jumat (9/3/2018).

Total anggaran yang digelontorkan untuk mengerjakan proyek ini mencapai Rp172 juta dengan upah untuk para pekerja sebesar Rp53 juta (31% dari total anggaran). Taufik menuturkan, pelaksanaan program padat karya tunai di Desa Tasikmadu telah berjalan sebagaimana mestinya.

“Sejauh ini rata-rata yang kita tinjau seluruh desa sudah melaksanakan program dari padat karya tunai di desa, di mana 30% bahkan ada yang lebih (disini) 31% dana dipakai upah kerja yang dibayar harian maupun mingguan,” ucapnya.

Selain meninjau program padat karya, pihaknya juga menggelar kegiatan pasar murah untuk masyarakat. Gelaran ini terlaksana berkat kerjasama dengan salah satu bank pelat merah. Masyarakat pun sangat antusias dengan kegiatan ini lantaran mereka mendapatkan sembako dengan harga terjangkau.

“Jadi ada sembako yang harganya di pasaran Rp120 ribu dapat dibeli dengan harga Rp50 ribu. Di setiap kunjungan kami, Bapak Menteri atau Bapak Presiden selalu dibarengi dengan program-program CSR,” terang Taufik.

Berdasarkan pantauan, masyarakat memadati lokasi program padat karya dan pasar murah di obyek wisata kebun petik belimbing Agropolitan. Sementara itu, pemasangan paving blok lapangan parkir dan pembuatan drainase tengah dikerjakan. Dua proyek tersebut ditargetkan selesai dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan. Adapun dana desa yang diterima Desa Tasikmadu pada 2018 sebesar Rp716 juta.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKTrans), M. Nurdin, menyinggung soal peran Pendamping Desa. Menurutnya, Pendamping desa wajib mengawal dan mengawasi program padat karya dana desa. Tujuannya agar program ini tidak berbenturan dengan aturan-aturan lainnya.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKTrans), M. Nurdin, saat memberikan arahan dalam kegiatan Ministerial Forum yang dihadiri oleh para Bupati, di Sekretariat APKASI Jakarta, Kamis (8/3).

Ia mengatakan, dalam program padat karya tersebut dana desa harus dilaksanakan secara swakelola. Diharapkan melalui program tersebut, masyarakat desa yang bekerja di perkotaan tertarik untuk kembali dan mendapatkan pekerjaan di desa.

“Cash for work (program padat karya tunai) itu untuk menggarap tenaga kerja di desa dan memanfaatkan sumber daya alam di desa untuk pembangunan irigasi, embung, dan sebagainya,” ujarnya.

Nurdin menambahkan, pelaksanaan dana desa sebaiknya mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Ia menyarankan, menu kegiatan dana desa sebaiknya dipersempit dan fokus pada pembangunan infrastruktur tertentu sehingga hasil pembangunan menjadi lebih maksimal.

“Menu kegiatannya bisa dipersempit saja, tidak perlu banyak kegiatan yang dilakukan. Sehingga memiliki impact terutama untuk infrastruktur yang dibutuhkan oleh desa,” ujarnya.

Ia melanjutkan, program padat karya ditujukan untuk masyarakat tidak mampu tanpa harus meninggalkan pekerjaan lain seperti halnya bertani. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan dana desa sebaiknya tidak dilakukan pada saat musim tanam maupun panen.

“Paling proyek dana desa ini dikerjakan sekitar tiga bulan. Upah kerja bisa dibayar secara harian atau mingguan dari dana desa tergantung kesepakatan. Diharapkan bukan saat musim tanam atau panen agar masyarakat tetap bisa bertani,” ujarnya.

Menurutnya, dana desa tahun 2018 sangat mengutamakan azas kesetaraan dan mengurangi kesenjangan. Afirmasi pembagian dana desa saja misalnya, mengalami perubahan dengan memberikan jumlah dana desa terbanyak bagi desa-desa miskin.

“Kalau tahun sebelumnya, 90 persen alokasi dasar dari dana desa dibagi rata ke seluruh desa, kemudian 10 persen dengan variabel jumlah penduduk, kesulitan wilayah, geografis, penduduk miskin, dan sebagainya. Tahun 2018 ini, variabel yang tadi ( jumlah penduduk, kesulitan wilayah, geografis, penduduk miskin ) diubah menjadi 20 persen. Kemudian 3 persen untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal. Sehingga desa tertinggal mendapatkan dana yang lebih besar sehingga ada kesetaraan,” terangnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *