Ini Alasan KPK Tangkap Bupati Sabu Raijua – BeritaPrima.com

Ini Alasan KPK Tangkap Bupati Sabu Raijua

BeritaPrima.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menjelaskan alasan pihaknya menangkap Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marthen Dira Thome di kawasan Tamansari, Jakarta Barat, pada Senin 14 November 2016 malam.

Penangkapan tersebut, lanjut Agus, dilakukan lantaran adanya sikap tak kooperatif dari Marthen. Tak hanya itu, Marthen juga sempat menghalang-halangi para saksi untuk dimintai keterangan oleh penyidik.

“Teman-teman (Penyidik KPK) mengalami hambatan di lapangan, saksi yang didatangkan kemudian dalam tanda kutip ‘tidak boleh datang’ oleh pihak yang sedang bermasalah ini. Kemudian ada pengerahan massa, kemudian ada banyak yang dihadapi. Hingga kini beberapa penyidik masih berada di NTT,” kata Agus dikantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/11/2016).

Menurut Agus, dengan adanya upaya menghalang-halangi penyidikan ini, usai melakukan koordinasi dengan jajaran penyidik akhirnya diputuskan untuk melakukan penahanan agar hal-hal yang tak diiinginkan seperti menghilangkan barang bukti tidak dilakukan.

“Kemudian kemarin kita ekspose kita lakukan pembicaraan dengan penyidik langkah terbaik supaya tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kebetulan beliau ada di Jakarta, ya sudah penyidikkan boleh dilakukan penahanan,” tutup Agus.

Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Thome di kawasan Tamansari, Jakarta Barat, Senin 14 November 2016 malam. Dia langsung ditahan karena dinilai menghalangi pemeriksaan terhadap para saksi terkait kasus yang menjeratnya.

Marthen sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun anggaran 2007 pada Kamis 10 November 2016.

PLS merupakan dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT pada 2007 yang diambil dari dana APBN. Pada 2007 ada dana yang disebut dekonsentrasi APBN sebesar Rp77,6 miliar yang terdiri dari program pendidikan formal dan informal, program Pendidikan Anak Usia Dasar (PAUD), program pengembangan budaya baca, dan program manajemen pengembangan pendidikan.

Atas perbuatannya, KPK menyangkakan Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1. (dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *