Jaminan Penangguhan Penahanan Ahok oleh Djarot Dinilai Sia-Sia – BeritaPrima.com

Jaminan Penangguhan Penahanan Ahok oleh Djarot Dinilai Sia-Sia

BeritaPrima.com, Jakarta – Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, surat permohonan penangguhan penahanan Ahok yang dilayangkan Djarot Saiful Hidayat menggunakan kop surat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ada artinya. Sebab menurutnya jaminan yang diberikan mestinya bersifat pribadi dan bukan atas nama jabatan.

“Karena jabatan itu adalah lembaga yang orangnya bisa silih berganti. Jadi jaminan pakai kop surat DKI (yang dilayangkan Djarot untuk memohon penangguhan penanganan Ahok) itu tidak ada artinya dan menjadi sia-sia,” kata Fickar, Sabtu (13/5).

Maka dari itu, lanjut Fickar, yang dapat dilakukan untuk memohon penangguhan penanganan Ahok adalah dengan mengumpulkan sebanyak mungkin penjamin atas nama pribadi. Pengumpulan penjamin dimaksudkan untuk memberikan dan menumbuhkan kepercayaan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai pemegang kewenangan.

“Terlepas siapa penjaminnya, dikabulkan atau tidak, tergantung pada Pengadilan Tinggi (DKI). Diterima dan atau ditolak sepenuhnya kewenangan Pengadilan Tinggi,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan Ahok. Pengajuan penangguhan itu ia lakukan melalui kapasitasnya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Dia meminta agar Ahok diberi status tahanan kota.

Sementara itu pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan, penangguhan penahanan untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak bisa dilakukan. Menurutnya, penangguhan penahanan hanya untuk tersangka dan terdakwa.

“Posisi Ahok sekarang itu dalam posisi melaksanakan putusan pengadilan, meskipun putusan itu belum memiliki kekuatan hukum tetap,” ujar Suparji, Sabtu (13/5).

Suparji kembali menegaskan bahwa penangguhan itu bagi terdakwa. “Terdakwa itu siapa? Adalah orang yang diperiksa, yang dituntut, yang diadili di sidang pengadilan,” katanya.

Jika melihat posisi Ahok yang kini statusnya sudah terpidana, menurutnya, penahanan Ahok tidak bisa ditangguhkan. Menurut Suparji, faktor-faktor penangguhan seperti pemohon tidak akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, atau mempersulit pemeriksaan adalah hanya sebuah asumsi.

“Itu kan sebetulnya syarat mengapa orang ditahan, kalau kemudian hal itu diasumsikan jadi faktor yang dipertimbangkan dalam penangguhan penahanan ya sah-sah saja, tetapi pada dasarnya hal itu tidak ada pada norma,” ujarnya.

Suparji menambahkan begitu ada putusan hakim seharusnya bisa langsung dilaksanakan. “Itu kan diskresi dari hakim dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kalau seandainya kemudian mengabulkan penahanannya berarti kan dia bertentangan dengan perintah hakim dibawahnya,” jelasnya. (dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *