Kasus Rampo, Kejati Sumut Terima SPDP Dari Polda Sumut – BeritaPrima.com

Kasus Rampo, Kejati Sumut Terima SPDP Dari Polda Sumut

BeritaPrima.com, Medan – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan tersangka mantan calon Walikota Medan Ramadhan Pohan (Rampo) serta bendahara tim pemenangnya Savita Linda Hora Panjaitan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Bobbi Sandri, SH, MH didampingi Kasubsi Humas Kejati Sumut, Yosgernold tarigan, SH, MH, dalam konfrensi pers yang digelar di Lantai 2 ruang rapat Kejati Sumut, Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Kamis (21/7/2016).

Dijelaskan Bobbi, SPDP diterima Kejati Sumut dari penyidik Polda Sumut pada tanggal 22 Juni 2016. Dan setelah diterimanya SPDP Kejati Sumut telah menunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengikuti penyidikan perkara tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi.

“Ada tiga jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara serta melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka Ramadhan Pohan dan Savita,” jelas Bobbi.

Diketahui, status tersangka yang disandang politisi dari Partai Demokrat Ramadhan Pohan, berawal dari laporan LHH Sianipar yang mengadu pada 13 Maret 2016 ke Polda Sumut, karena merasa telah menjadi korban penipuan dan penggelapan dengan mengalami kerugian sebesar Rp 4,5 Miliar.

Penyidik lalu melakukan pemeriksaan saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, menggelar perkara kasusnya, dan menetapkan tersangka Ramadhan Pohan..

Selanjutnya Ramadhan Pohan dijemput paksa petugas Ditreskrimum Polda Sumut, Selasa (19/7/2016) dari kediamannya di Jakarta dengan surat perintah membawa.

Penjemputan paksa terhadap Ramadhan Pohan dilakukan karena penyidik sudah mengirimkan surat panggilan sebagai tersangka sebanyak dua kali, tapi yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit.

Ramadhan Pohan diduga telah melakukan pidana penipuan dan penggelapan serta turut melakukan perbuatan atau turut membantu melakukan kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 Pasal 55 1e KUHPidana. (dyn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *