Ketua DPR: Kalau Ahok Menolak UU Pilkada, Silakan Judicial Review – BeritaPrima.com

Ketua DPR: Kalau Ahok Menolak UU Pilkada, Silakan Judicial Review

BeritaPrima.com, Jakarta – Dalam UU Pilkada, DPR memberikan syarat verifikasi faktual pada para pendukung calon independen. Nantinya pemilik KTP yang mendukung calon independen akan dicek langsung satu persatu oleh KPU soal dukungannya tersebut.

Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melempar tudingan ada upaya yang dilakukan untuk menggagalkan dirinya kembali menjabat sebagai pemimpin ibu kota dengan sistem tersebut.

Menanggapi keluhan Ahok itu, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan apabila mantan Bupati Bangka Timur tersebut merasa keberatan dapat mengajukan judical review. Sebab, UU ini dibuat untuk dipatuhi semua pihak sehingga berlaku adil bagi warga negara.

“Kalau ada orang yang komplain, ya judical review aja simple kan. Silakan. Yang hancur mereka sendiri. Kalau mencari kepuasan. Orang mana ada yang sempurna, DPR dan pemerintah juga tidak sempurna,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/6).

Menurutnya, parlemen telah memutuskan dan mengesahkan UU Pilkada dari keputusan revisi sebelumnya. Sehingga tidak ada lagi tawar menawar dalam keputusan tersebut.

“Setuju atau tidak, dia (Ahok) harus mematuhi UU, dia cagub, kalau mau tawar sendiri, UU sudah begitu, dia warga negara harus patuh UU,” jelas dia.

Selanjutnya >>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *