Praktik Politik Pilkada DKI Tersandera Oleh Ambisi Kekuasaan Ahok – BeritaPrima.com

Praktik Politik Pilkada DKI Tersandera Oleh Ambisi Kekuasaan Ahok

IndoElection.com, Jakarta – Hasrat atas kekuasaan jadi gambaran praktik politik dalam pilkada DKI Jakarta. Fenomena ini akhirnya menyandera proses demokrasi yang berjalan.

Hal itu dikatakan oleh peneliti PARA Syndicate, Toto Sugiarto dalam diskusi publik bertema “Politik sebagai Cita-Cita: Pilkada dan Demokrasi Tersandera”.

Menurut dia, di umur 70 tahun Republik Indonesia, praktik politik yang ada didasari oleh rasa takut kehilangan kuasa.

“Setelah 70 tahun merdeka, demokrasi kita masih tersandera. Pilkada DKI Jakarta menurut saya bentuk politik ketakutan,” kata Toto di kantor PARA Syndicate, Jl. Wijaya Timur 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/8/2016).

Toto mencontohkan, bagaimana sikap politik calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki T Purnama yang berganti-ganti pendirian. Ia menyorot Ahok yang takut tidak dapat partai pada awalnya.

Namun kemudian sikap ketakutan itu juga hinggap di partai politik. Ketika Teman Ahok berhasil menunjukkan basis pendukung Ahok, parpol pun takut kehilangan suara.

“Ahok karena takut tidak punya partai serta tidak aman dengan partai maka mengatakan akan maju lewat jalur perseorangan. Tapi kemudian karena takut terjegal pada verifikasi, akhirnya Ahok pilih partai,” ucap Toto.

“Di sisi lain, partai-partai, koalisi 7 partai landasannya jelas. Karena takut melihat dukungan kepada Ahok yang kuat itu. Maka kalau mereka tidak keroyok Ahok, tidak akan menang,” tambahnya.

Toto menjelaskan, ketakutan itu muncul karena sikap politik yang ada sekarang semata mencari kekuasaan dan tidak siap kalah. Padahal seharusnya sikap politik dijalankan harus bersifat luhur, pelayanan publik.

Di tempat yang sama, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mempunyai pandangan serupa. Menurutnya, praktik politik yang dipenuhi ketakutan itu dikarenakan pilkada DKI Jakarta menjadi barometer pada pemilu di 2019 nanti.

Sebab, tambahnya, Pilkada DKI dapat dianggap sebagai miniatur politik nasional. Sehingga kemenangan parpol dalam mengusung cagub di pilkada DKI akan jadi gambaran di pemilu 2019.

“Hal ini terjadi karena pilkada Jakarta persis jadi barometer parpol dalam bertarung di 2019. Ini awal pertarungan. Maka mereka tidak main-main dalam menjalankan politiknya karena punya efek di 2019,” kata Sebastian. (dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *