Setelah Setnov, Siapa Menyusul? – BeritaPrima.com

Setelah Setnov, Siapa Menyusul?

BeritaPrima.com, Jakarta – Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek KTP-el 2011-2012 oleh KPK pada Senin (17/7). Setnov diduga terlibat kasus dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Namun, selain Novanto, siapa lagi anggota DPR periode 2009-2014 yang diduga ikut terlibat?

Dalam sidang pembacaan tuntutan 22 Juni lalu untuk dua terdakwa yakni mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Sugiharto, Jaksa KPK menyatakan dalam pembacaan tuntutannya bahwa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman pernah melakukan pertemuan dengan Burhanuddin Napitupulu selaku mantan ketua komisi II DPR RI.

“Dan (dalam pertemuan itu) disampaikan tentang adanya kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anggota DPR RI, dan untuk pelaksanaannya, akan dilakukan oleh Andi Agustinus atau Andi Narogong,” kata jaksa saat membacakan tuntutan.

Sepekan kemudian, Irman kembali menemui Burhanuddin di ruang kerjanya di Gedung DPR RI. Dalam pertemuan ini, ada kesepakatan bahwa akan ada pemberian uang kepada beberapa anggota komisi II DPR RI. Pemberian uang ini agar mendapatkan persetujuan anggaran dari komisi II DPR terkait proyek KTP-el.

Uang tersebut, lanjut jaksa membacakan, akan diberikan oleh Andi Narogong selaku pengusaha yang sudah terbiasa menjadi rekanan di Kemendagri. Burhanuddin saat itu juga menyampaikan bahwa rencana pemberian sejumlah uang untuk anggota komisi II DPR RI itu dilakukan oleh Andi Narogong.

Kesepakatan pemberian uang itu juga telah disetujui Diah Anggraini selaku mantan Sekjen Kemendagri. “Dipilihnya Andi Narogong sebagai pihak yang akan melaksanakan proyek KTP-el, karena Andi adalah pengusaha yang komit dan akan memenuhi janjinya sebagaimana kesepakatan antara Irman dan Baharuddin,” tutur jaksa.

Dalam surat tuntutan untuk dua terdakwa tersebut, juga disebutkan bahwa memang ada pemberian kepada sejumlah anggota DPR saat itu, dalam rentang waktu antara September sampai Oktober 2010. Uang tersebut diberikan oleh Andi Narogong di ruang kerja anggota Komisi II DPR fraksi Golkar Mustokoweni (almarhumah) di Gedung DPR RI.

Pemberian tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Andi Narogong dengan Setya Novanto selaku ketua fraksi partai Golkar saat itu, Anas Urbaningrum dan Muhamad Nazaruddin selaku anggota DPR fraksi Partai Demokrat.

Ada beberapa pihak dari DPR saat itu yang disebut menerima uang dari Andi Narogong. Anas dalam surat tuntutan untuk Irman dan Sugiharto, disebut menerima uang sebesar 500 ribu dolar AS. Uang ini diberikan melalui Eva Ompita Soraya, mantan sekretaris Nazaruddin. Uang itu kelanjutan dari pemberian pada April 2010 sejumlah sebesar 2 juta dolar AS.

Sebagian uang tersebut kemudian dipergunakan untuk membayar biaya akomodasi kongres Partai Demokrat di Bandung. Selain untuk membiayai kongres, sebagian lagi diberikan kepada Khatibul Umam Wiranu selaku anggota Komisi II DPR RI yakni senilai 400 ribu dolar AS untuk kepentingan pencalonan Ketua GP Ansor.

Selain itu, juga kepada Mohammad Jafar Hafsah selaku ketua Fraksi Partai Demokrat sebesar 100 ribu dolar AS. Uang ini kemudian dibelikan satu unit mobil Toyota Land Cruiser Nomor Polisi B 1 MJH. Pada Oktober 2010, Andi Narogong kembali membagikan uang kepada Anas sebesar 3 juta dolar AS.

Selain Anas, Arief Wibowo selaku anggota Komisi II DPR RI saat itu menerima uang dari Andi sebesar 100 ribu dolar AS. Selanjutnya, Ketua Komisi II DPR saat itu, Chaeruman Harahap, menerima uang 550 ribu dolar AS.

Kemudian Ganjar Pranowo selaku wakil ketua Komisi II DPR RI menerima sebesar 500 ribu dolar AS. Selain itu, Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sebesar 1 juta dolar AS.

Mustokoweni selaku anggota Komisi II DPR RI mendapat jatah uang sebesar 400 ribu dolar AS. Ignatius Mulyono selaku anggota Komisi II DPR RI menerima dari Andi sebesar 250 ribu dolar AS. Taufik Effendi selaku wakil ketua Komisi II DPR RI saat itu mendapat jatah 50 ribu dolar AS. Juga, Teguh Djuwarno selaku wakil ketua Komisi II DPR menerima 100 ribu dolar AS.

Sementara, dalam surat dakwaan, nama Olly Dondokambey disebut sebagai pejabat legislatif yang menerima uang korupsi proyek KTP-El beserta pejabat lainnya. Dia disebut menerima dana sebesar 1,2 juta dolar AS dari pengusaha rekanan Kemendagri Andi Narogong pada 2010.

Uang tersebut diberikan kepada Olly sebagai wakil ketua Badan Anggaran DPR RI saat proyek KTP-El dibahas di DPR. Andi memberikan uang itu kepada Olly di gedung DPR. Wakil ketua Banggar lainnnya, Mirwan Amir, juga disebut menerima uang Andi yang besarnya sama dengan Olly.

Olly saat ini memegang tampuk kepemimpinan sebagai gubernur Sulawesi Utara periode 2016-2021. Dia sempat menduduki kursi legislatif periode 2004-2009 dari PDI-P untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara. Selama itu pula pria kelahiran Manado ini menjadi anggota komisi XI. (dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *