Tolak UMP 2017 Yang Ditetapkan Ahok, Buruh Ancam Mogok Massal – BeritaPrima.com

Tolak UMP 2017 Yang Ditetapkan Ahok, Buruh Ancam Mogok Massal

BeritaPrima.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2017 sebesar sebesar Rp 3.355.750. Namun, penetapan besaran UMP tersebut menuai penolakan dari buruh Ibu Kota.

“Kita harus mendapatkan angka untuk UMP DKI sebesar Rp. 3.800.000 sekitar Rp. 700.000 dari kenaikan UMP tahun 2016,” ujar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) kepada wartawan di Lantai 19 Wisma Antara, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (17/01/2016).

Untuk menentukan UMP, Mirah menuturkan, pemerintah seharusnya menggunakan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan bukan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015. Menurutnya, dengan itu pemerintah mengabaikan undang-undang tentang ketenagakerjaan.

“Pemerintahan Jokowi-JK telah mengabaikan undang-undang yang masih berlaku, mengeluarkan PP 78/2015 yang nyata-nyata bertentangan dengan UU 13 tahun 2003, termasuk menggunakan kekuasaan birokrasi di tingkat Pusat untuk menekan seluruh Gubernur dan Bupati, Walikota di seluruh Indonesia untuk mengabaikan UU 13 tahun 2003,” kata Minarsih.

“Kedudukan UU 13/2003 adalah lebih tinggi dan lebih kuat dibanding dengan PP 78/2015,” imbuhnya.

Dalam UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”.

Di tempat yang sama Yulianto, Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) DKI Jakarta mengatakan, nilai UMP 2017 yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta jauh dari biaya kebutuhan hidup buruh.

“Berdasarkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) September 2016 sebesar Rp. 3.491.607, serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 Permen Keuangan No. 93/PMK. 011/2014 sebesar 4 persen , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,4 persen, inflasi Nasional sebesar 3,07 persen. Serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74 persen dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04 persen, maka UMP DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690,” jelas Yulianto.

“Nilai UMP DKI Jakarta tahun 2017 sudah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp.3.355.750, angka ini jauh dari biaya hidup pekerja atau buruh secara nyata dan tidak akan mencukupi kebutuhan hidup pekerja,” imbuhnya.

Sementara itu, Mirah Sumirat yang juga salah satu Presidium Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) akan mengerahkan masa pada tanggal 31 dan 1 November mendatang. Mereka akan melakukan aksi mogok massal buruh di sejumlah wilayah Ibu Kota. Dia menuntut pemerintah mengubah penentuan UMP berdasarkan UU No 13/2003 dan mencabut PP 78/2015.

“Jangan salahkan rakyat tanggal 31 dan 1 November nanti buruh akan mogok nasional akan kita pastikan, kita akan tutup pelabuhan, jalan tol, pabrik akan berhenti produksi. Ini sudah dipastikan bukan lagi akan,” tegas Mirah

“Untuk awalan, pada 1 November ada 1.000 supir truk tangki di Plumpang akan mogok massal, karena mereka out sourching,” ungkapnya. (feb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *