BeritaPrima.com Bicara Fakta
Belum juga sidang dimulai, Ahok sudah merasa khawatir terkait hasil uji materi yang diajukannya. Ia takut hasil putusan MK yang jika menguntungkan dirinya baru berlaku saat Pilkada serentak pada periode berikutnya. Sedangkan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini, calon petahana tetap wajib mengambil cuti kampanye selama empat bulan.
“Nah berarti undang-undang ini memang khusus buat saya. Ya saya cuti, harus cuti. Misalnya nih, ‘masuk akal yang disampaikan keberatan oleh Saudara Basuki. Tapi karena sudah berlangsung prosedur segala macam, maka baru berlaku di pilkada tahun depan’. Kan bisa saja,” tutur Ahok berandai-andai.
Ahok pun yakin, jika gugatannya ditolak atau diberlakukan di periode mendatang, kemungkinan akan ada yang menggugat aturan cuti kampanye pada Pilpres.
“Nanti orang akan menggugat presiden, pasti orang akan ke MK gugat presiden dengan cara ini berarti presiden 2019 waktu pencalonan harus juga cuti empat bulan minimal, mungkin seluruh Indonesia karena jalannya lebih jauh mungkin harus minimal enam bulan lah (cuti capres),” ucap Ahok.
Gugatan Masih Kabur
Ahok menyebut jika kampanye akan lebih menguntungkan bagi calon petahana. Tapi pada saat yang sama, ia menganggap pembahasan APBD DKI 2017 lebih penting sehingga cuti kampanye justru akan merugikan hak konstituen yang telah memilihnya sebagai Gubernur DKI.
Selain itu, Ahok memilih tidak kampanye untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. “Saya tidak menggunakan kampanye untuk menghindari penyalahgunaan wewenang,” ungkap Ahok.