BeritaPrima.com Bicara Fakta
BeritaPrima.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku belum mendapat informasi seputar anggaran perbaikan toilet gedung DPRD DKI yang mencapai Rp 28 miliar.
Toilet gedung 11 lantai ini belakangan banyak dikritik karena kondisinya kontras dengan megahnya gedung. “Saya belum tahu,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Sebelumnya pada 2014, Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI melakukan renovasi toilet dan gedung ini. Nilainya lebih dari Rp50 miliar. Kemudian dianggarkan lagi Rp28 miliar pada 2014.
Ahok mengatakan, kejadian seperti ini persis seperti yang terjadi pada 2014, di mana banyak anggaran yang tiba-tiba muncul karena belum menerapkan e-budgeting. Dalam penyusunan APBD 2015 waktu itu, Ahok sempat berseteru dengan DPRD karena banyaknya anggaran siluman.
“Karena itu juga kan saya mulai berantem (dengan DPRD) di 2015. Waktu itu pun saat berantem-berantem kita belum mengontrol kelakuan SKPD. Makanya banyak APBD yang kita silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)-kan,” ungkap Ahok.
“Setelah kita silpa, baru kita anggarkan kembali, baru peningkatan lebih baik. Itu pun pembelian tanah bermasalah, baru di tahun 2016 kita kunci yang lebih benar KUAPPAS, kita harap 2017 lebih benar lagi karena kita sudah template,” lanjutnya.
Ahok mengaku bahwa pelaku mark-up anggaran tak hanya ada di lingkungan legislatif, tetapi juga di eksekutif. Adanya sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting diberlakukan untuk menanggulangi penyelewengan oleh pejabat bersangkutan.
“Ekskutif ada oknumnya enggak? Oh penuh, mark-up di sana penuh kayak truk sampah, semua banyak. Makanya kan mulai berantem-berantem sama saya kan waktu e-budgeting. Karena kita mau ngontrol penggunaan anggaran ini ke mana, itu pun masih ada ekskutif kita yang main,” pungkasnya. (feb)