Hak Angket Harus Ungkap Motif Keputusan Menkumham
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
BeritaPrima, Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, meminta para legislator di DPR RI untuk memperjelas tujuan hak angket yang akan dikeluarkan untuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
Jangan sampai, kata dia, hak angket itu semata-mata demi kepentingan partai politik (parpol). Kegunaan hak angket harus bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Hak angket ini kepentingannya untuk publik bukan untuk kepentingan partai politik saja. Itu yang harus diperjelas oleh DPR,” kata dia dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2015).
Hendri menyarankan, hak angket itu digunakan untuk mempertanyakan keputusan Yasonna yang dianggap menguntungkan salah satu pihak dari parpol yang bertikai, baik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun Partai Golkar.
Salah satu yang terpenting, kata dia, hak angket itu harus bisa mengungkap “tangan-tangan” yang bermain di balik keputusan yang menambah runyam masalah tersebut.
“Hasil keputusan ini yang ditunjukkan ke Yasonna, kenapa mengambil keputusan hanya menguntungkan satu pihak? Apakah Menteri ini ada tekanan-tekanan sehingga dia melakukan keputusan ini?” ungkapnya.
Lebih jauh, Hendri mencontohkan sikap Yasonna yang langsung membuat keputusan cepat terkait konflik PPP, tak berapa lama setelah dirinya dilantik sebagai salah satu menteri di Kabinet Kerja.
“Semuanya ini ada apa sih? Apakah betul di belakang ini, karena ada tarik menarik kekuasaan atau ada hal-hal lain?” tuntasnya.
(dik)
