Luhut Bantah Kenaikan BBM Sebagai Bukti Jokowi Neolib
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan mendampingi Presiden Jokowi.
BeritaPrima, Jakarta - Tudingan sejumlah kalangan yang menuding kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM sebagai bentuk neolob mengundang reaksi Luhut Binsar Panjaitan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan itu menegaskan bahwa Presiden Jokowi bukan penganut paham neoliberalisme.
Menurut Luhut, kenaikan harga BBM itu sebenarnya mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (UU APBN-P) yang sudah ada, di mana ditentukan jumlah subsidi tertentu.
“Jadi tidak dalam konteks naik-turunnya berapa, tapi dalam konteks kita harus menjaga jumlah subsidi itu. Harus seperti itu,” ujar Luhut di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015) sore.
Atas pertimbangan itulah, imbuh dia, angka kenaikan harga dibuat dan disesuaikan setiap bulannya.
Oleh karena itu jika ada yang menuding Jokowi menganut paham neoliberal, Luhut malah bertanya soal definisi neolib. “Program Presiden Jokowi semua mengacu pada kepentingan rakyat banyak. Saya ingin mengundang kalau ada yang mengatakan bahwa program Pak Jokowi neolib, saya ingin tahu definisi neolib dan yang mana programnya yang neolib itu,” kata dia dengan nada sedikit meninggi.
Kepentingan rakyat juga selalu menjadi fokus pemerintah dalam setiap pertemuan presiden dengan para menteri.
Bekas Penasehat Tim Transisi itu juga menyangkal bahwa pemerintahan sekarang ini lamban bekerja. Sebaliknya, ia beranggapan, pemerintahan Jokowi ini banyak melakukan hal-hal secara cepat.
“Sekarang kami sidang kabinet terbatas bisa lima kali sehari, mungkin tujuh materi terselesaikan, dengan waktu yang cepat yaitu satu jam sampai satu setengah jam,” katanya. Sementara sidang kabinet paripurna digelar sekali dalam dua pekan.
(dik)
