Petahana Dituding Kerahkan PNS Dalam Pilkada
Ilustrasi pelaksanaan Pilkada.
BeritaPrima, Kefamenamu - Hari pertama pembukaan pendaftaran bakal calon bupati, oleh KPUD Timor Tengah Utara (TTU), NTT ternyata belum juga dimanfaatkan oleh calon bupati.
Kuat dugaan calon bupati lain ingin menunda Pemilukada hingga tahun 2017, sebab petahana masih menggunakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai senjata pamungkas untuk menekan masyarakat.
Sejumlah pimpinan partai koalisi di TTU yang sudah menyiapkan bakal calon bupati, terpaksa enggan mendaftar sebab mereka menilai paket petahana masih menggunakan PNS sebagai mesin penggerak untuk memenangkan.
“Ada indikasi pengerahan PNS dalam tahapan pilkada, dan apabila pemilukada ini berlangsung setelah paket incumbent tidak lagi menjadi kepala daerah, maka kita pastikan PNS maupun masyarakat tidak lagi ditekan sehingga mereka bebas memilih,” kata Ketua DPC PAN, TTU, Miguel Atibau di Kefamenanu, Minggu, (9/8/2015).
Meski demikian, pihaknya tetap mendorong agar bakal calon bupati yang sudah diusungnya bisa mendaftar ke KPUD, pada tahapan perpanjangan pembukaan pendaftaran tahap ketiga.
“Kita tidak boikot pemilukada, sebab partai kita hanya miliki tiga kursi di DPRD sehingga kita lakukan koalisi, namun kita tetap dorong agar paket yang kita usung bisa mendaftar ke KPUD nanti,” tutup mantan anggota DPR propinsi Timor Timur itu. (ren)
