Setya Novanto Juga Disebut Jadi ‘Makelar’ Pembelian Pesawat Di Jepang
BeritaPrima.com, Jakarta - Dalam kesempatan kunjungan kerja 11 Anggota DPR ke Jepang, awal pekan lalu, Ketua DPR, Setya Novanto, disebut sempat melakukan lobi kepada pemerintah Jepang terkait rencana pembelian pesawat Amphibi buatan Jepang. Bahkan, Setya secara khusus melalukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe.
|
Pilihan Redaksi
|
Berdasarkan pemberitaan Japan Times (12/11), Setya Novanto disebut melakukan pembicaraan secara khusus dengan Perda Menteri Jepang, Shinzo Abe. Dalam pertemuan itu juga dibicarakan mengenai ketertarikan Indonesia untuk membeli pesawat amphibi buatan jepang, yaitu pesawat US-2 buatan pabrik Shin Maywa.
“Indonesia memiliki ketertarikan dan tengah mempertimbangkan pembelian pesawat buatan Jepang, US-2, yang bisa digunakan dalam operasi SAR di wilayah maritim,” ujar Setya Novanto seperti ditirukan Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, di Japan Times.
Suga juga menyebut, Setya sempat mengatakan kepada Abe, Indonesia sangat menghargai kerja sama yang sudah terjalin dengan Jepang. Bahkan, Setya mengatakan, Jepang telah secara efektif dan proaktif memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan perdamaian serta stabilitas di kawasan, termasuk dalam isu mengenai Laut Cina Selatan.
Di sisi lain, Suga mengungkapkan, Jepang berharap Indonesia bisa turut aktif dalam menjaga perdamaian di Laut Cina Selatan. Abe, kata Suba, juga meminta Indonesia sebagai negara terbesar di Asean bisa mendorong adanya sikap kawasan Asean terkait konflik di Laut Cina Selatan.
“Saya berharap keterlibatan Indonesia yang lebih pro aktif,” ujar Suga.
Keinginan Setya Novanto, yang mengatasnamakan Indonesia, untuk bisa membeli pesawat amphibi pun sempat mendapatkan tanggapan dari Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. Mantan Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) itu mengaku tidak ambil pusing terkait pernyataan politikus asal Partai Golkar itu di Jepang. Bahkan, Ryamizard memastikan, sebagai Menteri Pertahanan dirinya merupakan perwakilan Presiden di bidang pertahanan. Termasuk dalam urusan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan penganggaran dalam pengadaan Alutsista tersebut.
“Jadi Kemhan yang punya uang, yang lain tahu sendirilah,” ujar Ryamizard. (dik)
