Surat Sudirman Said Untuk PT Freeport Banyak Kejanggalan
BeritaPrima.com, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika mempertanyakan surat Menteri ESDM Sudirman Said kepada James R Moffet, selaku chairman PT Freeport pada 7 Oktober 2015. Terlebih surat tersebut tidak ditujukan kepada Direktur PT Freeport yang lebih memiliki peran diplomatik ketimbang sang pemilik langsung.
“30 tahun saya kerja di ESDM, surat dari menteri tidak kepada pemilik, tapi direktur PT Freeport Indonesia, karena dia yang memiliki (peran) diplomatik,” ujar Kardaya di forum diskusi Sindo Trijaya, di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12/2015).
Kardaya menambahkan, keanehan berikutnya ialah, surat tersebut merupakan balasan sang menteri usai menerima surat dari bos PT Freeport pada saat itu juga. Melalui surat itu, terselip janji perpanjangan pemerintah pada PT Freeport.
“Surat ini, menjawab surat dari mereka pada tanggal yang sama 7 Oktober, biasanya tidak secepat itu. Tapi masalah surat itu ada masalah perpanjangan atau tidak, kita berpendapat surat itu mengartikan adanya janji perpanjangan,” imbuhnya.
Dalam poin empat, lanjut Kardaya, berbunyi, ‘Pemerintah juga brkomitmen menjaga keberlanjutan investasi asing, bersesuaian dengan ketentuan maka perpanjangan kontrak freeport akan diberikan segera setelah penataan perundangan-undangan’.
Politikus Partai Gerindra tersebut menilai, surat tersebut memiliki ketentuan yang mengikat. “Ini bisa mengikat, beda dengan omongan,” tukasnya. (dik)
