Tag "#CalonPetahana"

Back to homepage
Pemilu

JK: Penyalahgunaan Wewenang Tak Hanya Karena Politik Dinasti

BeritaPrima, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Pemilu

MK Batalkan Pasal Petahana, Pemerintah Siapkan Aturan Baru

BeritaPrima, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK), memutuskan membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang melarang calon kepala daerah dari keluarga petahana. Menyikapi itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona

Pemilu

MK Perbolehkan Praktik Politik Dinasti, Bawaslu Mendukung

BeritaPrima, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian permohonan uji materi ‎Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pilkada)‎. Dalam amar

Pemilu

Calon Petahana Dituding Tahan Pengucuran Anggaran Jelang Pilkada

BeritaPrima, Jakarta - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015, ada dugaan calon petahana menahan realisasi anggaran untuk menaikkan elektabilitas. Hal ini berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran sampai 30 Juni

Pemilu

Mendagri Tak Masalahkan Surat Edaran KPU Soal Petahana

BeritaPrima, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai tak ada yang salah dari Surat Edaran KPU Nomor 302/VI/KPU, sebagaimana saat ini ramai dipertanyakan sejumlah pihak, terutama LSM. Mereka menuduh

Pemilu

DPR Tuding Edaran KPU Soal Petahana Langgar Ketentuan

BeritaPrima, Jakarta - Surat edaran Komisi Pemilihan Umum tentang kategori petahana dalam pemilihan kepala daerah dituding melanggar ketentuan. Akibatnya, celah itu dimanfaatkan sejumlah kepala daerah untuk mengundurkan diri. Menurut Ketua

Pemilu

Tjahjo Minta KPU Ikut Memahami Soal Petahana

BeritaPrima, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerangkan, perlunya pemahaman yang sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait petahana atau incumbent, seiring dengan munculnya fenomena mundurnya sejumlah kepala daerah