Tag "#PenghinaanPresiden"

Back to homepage
Istana

Soal Pasal Penghinaan Presiden, Jokowi Serahkan Ke DPR

BeritaPrima, Jakarta - Presiden Joko Widodo bersikap tak ambil pusing atas rancangan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Presiden, pasal

Istana

Munculkan Kembali Pasal Penghinaan, Jokowi Langgar Konstitusi RI

BeritaPrima, Jakarta - Ketua Setara Institute, Hendardi menilai keinginan Presiden Joko Widodo untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan, terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam revisi KUHP, merupakan bentuk ketidakpatuhan Presiden Jokowi

Parlemen

Fadli Zon: Saya Khawatir Jokowi Belum Baca Putusan MK

BeritaPrima, Jakarta — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik rencana pemerintah yang mengajukan kembali pasal mengenai larangan penghinaan terhadap presiden di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Istana

Jokowi: Diejek, Dicemooh, Dicaci Itu Sudah Jadi Makanan Sehari-hari

BeritaPrima, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sering menjadi obyek ejekan hingga cacian sejak menjabat Wali Kota Solo hingga kini menjadi Presiden. Namun, dia menyatakan tak akan memidanakan para

Istana

JK: Belum Ada Alasan Kuat Masukkan Lagi Pasal Penghinaan

BeritaPrima, Jakarta - Pemerintah mengusulkan pasal-pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dimasukkan lagi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Hukum Pidana (KUHP). Pasal itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Presiden,

Parlemen

Komisi III DPR Tolak Pasal Larangan Penghinaan Presiden

BeritaPrima, Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menyatakan akan menolak usulan pemerintah yang ingin menghidupkan kembali pasal larangan penghinaan terhadap presiden. Usulan itu masuk dalam Rancangan Undang-Undang

Istana

Duh, Jokowi Bakal Hidupkan Kembali Pasal Penghinaan Presiden

BeritaPrima, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyodorkan 786 Pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke DPR RI untuk disetujui menjadi KUHP pada 5 Juni 2015. Menariknya,