Ahok Tantang DPRD DKI Siapa Yang Akan Masuk Penjara
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Foto: BeritaPrima/dok)
BeritaPrima, Jakarta - Ancaman penggunaan hak angket yang dilakukan DPRD DKI tak membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama melunak. Lelaki yang akrab disapa Ahok ini justru menantang Dewan siapa yang akan masuk penjara bila terbukti ada dana siluman sebesar Rp 12 triliun dalam draft APBD 2015.
Ahok mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan penambahan dana siluman itu, namun dokumen tersebut telah disetujui pimpinan fraksi.
“Saya kira stafnya DPRD-nya yang bikin, saya kira, saya nggak tahu siapa. Tapi tanda tangan semua kok, ketua komisi, wakil ketua komisi dan sekretaris tanda tangan semua,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).
Suami Veronica Tan itu dengan lantang langsung menantang dewan untuk segera ajukan hak angket sesuai yang didengungkannya. Sebab, Ahok heran setengah mati untuk apa DPRD meminta seluruh kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat membeli UPS seharga Rp 4,2 miliar.
“Kita sudah sisir, makanya saya tunggu angket dulu. Kan belum angket nih, suruh angket dulu dong, biar saya juga angketin dia juga. Kan seru kan, sama-sama angketin kan seru gitu loh,” terang Ahok.
“Kita tinggal hitung-hitungan saja, apa saya masuk penjara atau anggota DPRD masuk penjara, kan bagus masuk penjara rame-rame berjamaah kan demen,” tantangnya sambil tertawa.
Bukan tanpa alasan Ahok melontarkan tantangan seperti itu. Dulu, semasa dirinya masih menjadi anggota Komisi II DPR sering mendengar para pejabat daerah yang tidak takut dibui karena ketahuan ‘bermain’ selama beramai-ramai.
“Bagus saya ini bekas anggota DPRD, anggota DPR RI, saya sering dengar kalimat dari oknum DPRD ngomong begitu, ‘Nggak apa-apa masuk penjara yang penting berjamaah, rame-rame katanya. Kalau sendiri-sendiri jangan’ gitu. Makanya mesti kompak, katanya gitu, nggak apa-apa biarin saja republik ini sampai dimana,” terang Ahok.
“Beli genset Rp 100 juta masa beli UPS Rp 4,2 miliar, jadi itu dibilangin nggak ada etika saya. Menurut saya yang mengisi itu tanpa ada permintaan dari kantor lurah, itu yang tidak ada etika. Mana ada Jakarta pakai 28 persen dari APBD ternyata 46 persen bangunan sekolah ambruk jelek, kenapa? Karena duit-duitnya dipakai buat beli macam-macam, panggil saja sudinnya di pendidikan. Bagus nanti, tenang saja kalian, saya masih di sini kok, masih dua bulan lagi,” pungkasnya.
(Febrizky Akbar)
