BeritaPrima.com Bicara Fakta
BeritaPrima.com, Medan - Kasus kriminalisasi terhadap jurnalis dalam menyajikan pemberitaan kembali mendera salah satu awak media di Sumatera Utara.
Kali ini kriminalisasi dialami jurnalis media M24 Group biro Kabupaten Batubara bernama Bima Pasaribu, yang dilakukan Kapolres Batubara AKBP Bonaparte Silalahi, dengan sangkaan Pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait pemberitaan yang di share link ke Facebook.
Menyikapi permasalah tersebut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan pun angkat bicara dengan menyatakan bahwa Kapolres Batubara telah melakukan pelanggaran prosedur dan mengangkangi UU Pers No 40/1999 yang memberikan perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya.
“Seharusnya Kapolres sebagai penegak hukum, mengerti persoalan hukum dan menempuh mekanisme yang sudah ditetapkan dalam UU Pers No 40/1999 dan juga mengacu kepada Pedoman Pemberitaan Media Siber yang telah ditetapkan Dewan Pers terkait dengan Hak Jawab dan Hak Koreksi,” sebut Ketua AJI Kota Medan Agoez Perdana, Jumat (23/9/2016)
Lanjut Agoez, upaya kriminalisasi jurnalis tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers dan juga bertentangan dengan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam hal ini ada upaya menyembunyikan sesuatu dalam kasus narkoba yang diberitakan Bima Pasaribu di media Metro24.co pada tanggal 27 Agustus 2016 dengan judul ‘Meski Positif Narkoba, Anak dan Ponakan Bupati Dipulangkan’ serta ‘Status Rehab Anak dan Ponakan Bupati Tanpa Asassment dan Tidak berkoordinasi Dengan Pihak BNN Kabupaten Batubara’.
Ironisnya, kata Agoes, pihak Polres Batubara sendiri malah telah melayangkan surat panggilan ke-2 kepada Bima Pasaribu, hingga akhirnya Redaksi M24 Group melayangkan surat somasi melalui kuasa hukumnya, Julheri Sinaga SH ke Polres Batubara.
“Jika Polres kembali melayangkan surat panggilan ke-3 terhadap Bima Pasaribu, maka AJI Medan bersama Kuasa Hukum M24 Group akan mengadukan kasus ini ke Propam Polda Sumut dan Dewan Pers, serta tidak menutup kemungkinan utk menuntut Kapolres lewat proses pra peradilan,” pungkasnya. (dyn)