BeritaPrima.com Bicara Fakta
BeritaPrima.com, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng menganggap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak perlu untuk dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, Ditjen Pajak seharusnya dibentuk badan sendiri yang langsung berada di bawah Presiden.
“Dibentuk dalam bentuk badan saja. Namanya Badan Penerimaan Pajak,” kata Mekeng di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8).
Politikus Golkar ini beranggapan dengan terpisah dari kementerian, Ditjen atau Badan Perpajakan bisa lebih leluasa bekerja. Tugas Ditjen Pajak akan semakin bebas dan terbatasi aturan dari Kemenkeu.
Keuntungan lainnya adalah Ditjen Pajak akan lebih leluasa dalam merekrut pemeriksa atau auditor. Apalagi, kebutuhan pemeriksa saat ini sangat banyak.
“Kita hanya punya pemeriksa 8.000 orang. Sementara kebutuhannya mencapai puluhan ribu. Itu tidak seimbang di tengah tuntutan meningkatkan pendapatan pajak,” klaimnya.
Demi meningkatkan pendapatan pajak, dia juga menyarankan melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Caranya dengan pembenahan tunggakan pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan cara ini, upaya paksa badan jika tetap tidak dilunasi tunggakannya.
“Seperti dilakukan Debt Collector aja. Pakai upaya paksa saja kalau tetap tidak dipatuhi,” tegasnya.
Ditambahkannya, Komisi XI juga meminta pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Task Force. Nantinya, satgas ini lah yang akan bekerja membenahi nomenklatur di tiap kementerian dan lembaga. Bidang-bidang yang tidak perlu yang lebih banyak menghabiskan anggaran agar direvitalisasi.
“Task Force untuk pembenahan nomenklatur di tiap unit organisasi agar lebih singkat, jelas dan sesuai dengan Tupoksi. Hal ini juga supaya pemotongan anggaran seperti terjadi sekarang bisa tepat sasaran. Pemotongan benar-benar pada sektor yang nomenklaturnya memang tidak efektif,” tutupnya. (aud)