DPR Sudah Serahkan Draf Perubahan UU Pilkada Ke Presiden

Untuk itu, agar tahapan Pilkada tetap sesuai jadwal yang telah dibuat KPU, sementara ini penyelenggara berpegang pada Undang-Undang Pilkada yang lama. KPU berharap, draf perubahan Undang-Undang Pilkada itu segera bisa dinomori.

“Jadi masalah (UU Pilkada belum dinomori). Kami belum bisa bergerak, kami sekarang misalnya mau menyiapkan draf, ya itu kami lakukan tapi apa betul dokumen yang kami punya itu dokumen resmi yang akan nanti diketok, diundangkan? Kan tak bisa kami menjawab itu,” kata Hadar di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Juni 2016.

Untuk itu, KPU berharap draf perubahan itu segera dinomori atau disahkan. Alasannya, semakin cepat diundangkan, KPU bisa menggunakan UU tersebut sebagai pedoman, sehingga tidak mengganggu jadwal tahapan yang telah dirancang.

“Harapan kami, ini selesai cepat diundangkan, karena semakin cepat diundangkan. Semakin cepat juga dituangkan dalam draft (PKPU) kami, dan semakin cepat juga kami minta jadwal konsultasi. Karena tahapan itu tak bisa bergeser, tak bisa dong gara-gara begini kami memundurkan tahapan, itu namanya mengganggu,” ujar dia. (dik)