Jokowi Dituding Tidak Komitmen Dengan Janji Nawacitanya
BeritaPrima, Jakarta - Kebijakan Nawacita tentang perjuangan hak-hak buruh, terutama buruh PRT (Pekerja Rumah Tangga), kini dipertanyakan. Koordinator JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga), Lita Anggraeni, menuding jokowi tidak komitmen dengan nawacitanya.
Koordinator JALA PRT Lita Anggraeni mengatakan, janji Nawacita terkait kaum buruh, yakni tentang kerja layak, upaha layak, dan hidup layak belum ada yang pasti.
“Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menegakkan landas kerja normatif bagi PRT, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah sekarang masih menegasikan 408 kekerasan yang terjadi pada kekerasan dalam negeri ,” ujar Lita Anggraeni di Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/4/2015).
Bagi Lita, pemerintah tidak serius dalam meneyelamtakan kaum buruh. “Pemerintah tidak melakukan langkah-langkah tepat untuk mengantisipasi dan bagaimana menyelamatkan buruh, khususnya PRT migran yang mengalami ancaman hukuman mati,” ujar Lita Anggraeni.
Lita juga berujar bahwa pemerintah harus pandai memainkan diplomasi internasional terkait pembelaan hak-hak buruh. Bagi Lita, yang harus dilakukan negara bukannya menghentikan pengiriman buruh migran, melainkan menetapkan negara tujuan serta penerapan syarat untuk melindungi PRT migran.
“Pemerintah segera menetapkan bagaimana cara-cara negara tujuan untuk membuat suatu perlindungan kerja layak PRT, namun itu tidak dilakukan. Syarat-sayarat yang ditentukan bukan menghentikan negara migran, tetapi menetapkan negara tujuan untuk memiliki syarat-syarat perlunya perlindungan PRTT Migran, termasuk libur mingguan, hak untuk berorganisasi, standar upah negara-negara timur tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia. Tapi itu kan tidak dilakukan,” pungkas Lita.
(Agil Kurniadi)
