Tuntutan Tak Dipenuhi, Kaum Buruh Buka Peluang Turunkan Jokowi
Para buruh menggelar aksi pada peringatan May Day 1 Mei 2015. (Foto: BeritaPrima/ Sonny Eko Kusetiawan)
BeritaPrima, Jakarta - Tuntutan dan kritikan terhadap pemerintah terus dilancarkan oleh kaum buruh. Koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR), Rudi Habedaman,tak menutup kemungkinan adanya gerakan besar untuk menurunkan rezim Jokowi-JK bila tuntutan kaum buruh tidak didengar.
Rudi mengungkapkan, kebijakan pemerintah saat ini banyak yang menyengsarakan kaum buruh, diantaranya outsourcing dan pembangunan lapangan kerja lewat investor asing.
“Saya kira akan mengeluarkan rancangan peraturan pemerintah (outsourcing) yang menaikkan upah dua tahun, bahkan lima tahun sekali. Outsourcing, saya kira itulah yang paling menyengsarakan upah buruh. Yang kedua, pengangguran. Negara kita butuh lapangan pekerjaan bagi buruh. Membangun lapangan pekerjaan bukan berdasarkan investor asing.kalau yang namanya investor asing, tentu akan memihak pada kepentingan mereka,” ujar Rudi Habedaman kepada Beritaprima.com di depan istana negara, Jakarta Pusat, pada Jumat sore (1/5/2015).
Sebagao solusinya, Rudi mengajukan beberapa usulan. “Jika Jokowi-JK ingin menuntaskan kemiskinan, ingin menyerap tenaga kerja, segera laksanakan land reform, segera jalankan pembangunan industri. Hanya itu, jalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita untuk mengurangi pengagguran dan sebagainya,” tegas Rudi.
Jika ternyata kebijakan jokowi-JK tetap tidak ada perubahan kea rah yang lebih baik, Rudi berujar bahwa gelombang perlawanan akan semakin besar. “Kaum buruh akan terus mengkritik. Kaum buruh akan terus melakukan perlawanan terhadap rezim jokowi-JK. Akan semakin besar gelombang perlawanan untuk mengkritisi rezim jokowi-JK. Bukan tidak mungkin aka nada banyak gerakan buruh untuk menurunkan Jokowi,” ujar Rudi.
“Saya kira gerakan mahasiswa sudah mulai untuk menurunkan Jokowi-JK,” pungkasnya.
(Agil Kurniadi)
