Reformasi birokrasi menjadi kunci pokok neoliberalisme
Direktur AEPI Salamudin Daeng
BeritaPrima, Jakarta - Direktur AEPI (Asosisasi Ekonomi Politik Indonesia) Jakarta, Salamuddin Daeng mengatakan bahwa reformasi birokrasi adalah kunci utama neoliberalisme. Hal ini dituturkannya dalam Diskusi “Lelang Jabatan: Bagi-Bagi Jabatan atau Jual beli Jabatan” di Café Penus, Jakarta Pusat pada Rabu (27//5/2015).
“Salah satu kunci pokok dalam melakukan neoliberalisme itu adalah bagaimana melakukan reformasi birokrasi,” ujar Daeng dalam Diskusi “Lelang Jabatan: Bagi-Bagi Jabatan atau Jual beli Jabatan” di Café Penus, Jakarta Pusat, pada Rabu (27//5/2015).
Menurut Daeng, aparatur negara harus menjadi alat dalam mendukung pasar bebas. Salah satu pemicu utama dari liberalisasi aparatur negara adalah sumber daya ekonomi Indonesia yang besar. Jika aparatur negara sudah diliberalisasi, lebih mudah bagi asing untuk mengakses sumber daya ekonomi tersebut. Maka dari itu, aparatur negara harus dileberalisasi sebagai sarana untuk mengakses belanja negara.
“Salah satu penopang utama dari pertumbuhan ekonomi kita adalah belanja negara. Belanja pemerintah harus bisa diakses oleh nasional, asing, pengusaha swasta, berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur di bawah perjanjian dari WTO (World Trade Organisation),” imbuhnya.
Melalui hal tersebut, Daeng menganalisis bahwa reformasi birokrasi hanya menjadi ajang pelaksanaan agenda Amerika. “Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan reformasi dari birokrasi dengan membangun paradigma baru dengan pelaksanaan-pelaksanaan pemerintahan agar sejalan dengan agenda Amerika,” tandasnya.
(Agil Kurniadi)
