BeritaPrima.com Bicara Fakta
BeritaPrima.com, Malang - Pemerintah akan membentuk badan otorita untuk pengelolaan pariwisata Gunung Bromo.
Badan otorita itu nantinya melibatkan pemerintah pusat, juga empat kabupaten yang mengelilingi Bromo.
Menanggapi rencana itu, Direktur Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Indonesia (LEPPAMI) Cabang Kota Malang, M Ma’ruf Asni, menilai sebagai bentuk pemborosan.
Alasannya, sudah ada Perhutani dan Badan Lingkungan Hidup yang tugas pokok fungsinya cukup mampu menangani persoalan-persoalan tersebut.
“Kami mengapresiasi rencana pemerintah untuk membentuk suatu badan otoritas dalam rangka menarik wisatawan. Di lain sisi, pemerintah perlu memperhatikan agar tidak hanya sekadar membentuk lembaga baru yang sebenarnya cenderung boros,” kata Ma’ruf dalam press releasenya, Minggu (24/07/2016).
Menurut Ma’ruf, pemerintah seharusnya fokus untuk meningkatkan fungsi dan kerja-kerja dinas yang ada di lingkup Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang, di antaranya melalui evalusi kinerja dinas-dinas terkait atau perangkat-perangkat kerja terkait, menguatkan dan meningkatkan kapasitas dan pengawasan kinerja dinas terkait, dan lakukan kerja sama antar lembaga untuk mendukung visi Wonderful Indonesia.
“Evaluasi tersebut akan mampu meningkatkan pelayanan publik di sektor parwisata, sehingga Gunung Bromo sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan mampu menarik wisatawan baik internasional dan domestik,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) John Kenedie mengatakan saat ini pemerintah masih menggodok badan otorita itu.
“Kalau nantinya terbentuk, pengelolaan pariwisata Bromo dilakukan oleh badan otorita tersebut,” ujar John.
Saat ini pengelolaan Bromo berada di bawah BB-TNBTS. Menurut John, dari 50 ribu hektare kawasan TNBTS, 430 hektar di antaranya sudah dimanfaatkan menjadi zona pariwisata. Tetapi jika nantinya Bromo memiliki badan otorita, maka pengelolaannya akan lebih fokus.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto menambahkan, keberadaan badan otorita itu akan semakin memberi kontribusi kepada masyarakat Tengger.
Badan otorita ini nantinya melibatkan empat kabupaten, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Anung berharap badan otorita itu bisa terbentuk tahun ini. (ren)