PKS: Kami Tak Dukung Ahok Di Pilgub DKI Bukan Karena SARA

IndoElection.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan, partainya tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Alasan tidak mendukung Ahok, kata Hidayat, bukan karena pertimbangan suku, ras dan agama.

“Kami tidak memaknai Pilkada DKI sebagai pertarungan suku, ras dan agama melainkan semangat besar menghadirkan Jakarta yang lebih baik,” kata Hidayat seperti dilansir dari Antara, Sabtu (13/8).

Menurut dia, Jakarta berhak mendapatkan gubernur yang lebih baik karena ibu kota Indonesia. Oleh sebab itu, tegas dia, sudah sepatutnya Jakarta harus lebih baik dari daerah lain.

“Kami berharap pilkada berjalan dengan baik dan untuk kandidat yang diusung PKS saat ini masih menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik,” jelasnya.

Hidayat mengakui bila PKS tidak bisa mengajukan calon sendiri di pilkada DKI Jakarta karena keterbatasan kursi di DPRD. Sehingga harus berkomunikasi dengan partai lain dalam membangun koalisi untuk menetapkan calon terbaik yang akan diusung.

Ia menyebutkan sejumlah nama yang berpeluang diusung bersama koalisi kekeluargaan antara lain Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, Adiyaksa Dault, Ganjar Paranowo, Tri Rismaharini hingga Budi Waseso dan Dedi Mizwar.

Hingga saat ini koalisi kekeluargaan belum sampai pada tingkat memutuskan siapa yang akan diusung, tapi memang Gerindra secara resmi sudah mengusung Sandiaga Uno dan PKS memungkinkan untuk bisa mendukungnya.

Terkait langkah Ahok yang menggugat ketentuan harus cuti ke Mahkamah Konstitusi, Hidayat menilai hal itu suatu pertunjukan yang tidak elok. Karena aturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut dibuat berdasarkan persetujuan partai yang mendukungnya saat ini.

“Hanura, Nasdem mendukung keharusan cuti saat kampanye pilkada dan itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi, seharusnya Ahok menghormati itu,” ujarnya.

Pada sisi lain Hidayat melihat keinginan Ahok tidak mau cuti menunjukan kegagalan membentuk sistem dalam mengawasi APBD karena sudah ada sekda dan seluruh SKPD.

“Karena Ahok ingin one man show ia gagal membuat sistem dan jangan-jangan apa yang dikhawatirkan banyak orang benar bahwa Ahok ingin membentuk birokrasi memenangkan dirinya pada pilkada DKI Jakarta,” tutup Hidayat yang juga Wakil Ketua MPR ini. (dik)