PDIP Klaim Tak Pernah Bahas Perombakan Kabinet
Kabinet Jokowi-JK mengalami penurunan kepercayaan publik. (Foto: BeritaPrima/dok)
BeritaPrima, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Sukur H Nababan mengklaim bahwa wacana reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja tidak pernah dibahas dalam rapat DPP PDI Perjuangan. Sebab, menurut Sukur, masalah tersebut sepenuhnya hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Kami dan partai tidak mau mengintervensinya,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga Sukur H Nababan di, Jakarta, Senin (20/4/2015).
Sukur melanjutkan, PDIP sudah tiga kali rapat di DPP sejak Kongres IV di Bali. Meski begitu, partai itu tidak pernah menyinggung soal kabinet. “Kami sudah tiga kali rapat di DPP, tidak ada materi reshuffle. Sebagai partai pengusung Jokowi, kami tidak mau intervensi,” ucapnya.
Sukur mengakui, sebagai partai pengusung pemerintah, kebijakan Presiden Jokowi selalu berimbas pada citra partainya. Misalnya, kenaikan BBM dan Kapolri baru.
“Maka itu, kami terus mengingatkan kepada presiden agar tidak salah jalan. Kebijakannya harus sesuai dengan konstitusi dan ideologi. Bukan berdasarkan opini, dan terpenting PDIP bukan tukang setempel pemerintah,” ujarnya.
Poltracking Indonesia merilis hasil survei yang menyebut 48,5 persen publik tak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Menurut Sukur, hasil survei itu bisa dijadikan peringatan bagi Kabinet Kerja untuk lebih meningkatkan kinerja.
”Pemerintahan ini masih baru, tentu banyak menteri-menterinya yang learning by doing. Masih konsolidasi melihat permasalahan yang ada. Ketidakpuasan itu wajar saja. Dan itu harus dijadikan motivasi bagi Jokowi dan kabinetnya untuk bekerja lebih baik lagi ke depan,” kata dia.
Di sisi lain, Sukur berharap, hasil survei ini jangan tidak dijadikan kepentingan politik untuk “menjatuhkan” pemerintahan yang baru enam bulan bekerja.
“Survei-survei seperti itu sangat bagus untuk mengingatkan dan memotivasi pemerintah agar bekerja lebih baik,” ujar anggota Komisi V DPR itu. (feb)
