Publik Menghendaki Dilakukannya Reshuffle Kabinet
Anggota kabinet Jokowi-JK dinilai belum memuaskan.
BeritaPrima, Jakarta - Publik ternyata tidak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla pada enam bulan pertama ini. Demikian menurut hasil survei yang dilakukan Poltracking.
Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, menurut Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha, publik yang menghendaki dilakukannya reshuffle kabinet sebanyak 41,8%.
“Jika ditotal, jumlah yang setuju dengan reshuffle cabinet 41,8 persen. Lebih besar dari yang tidak setuju,” ungkap Direktur Eksekutif poltracking tersebut pada Minggu (19.4/2015) di Jakarta.
Menurut Hanta, 66 persen responden paling tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi lantaran tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat. Sementara di bidang hukum, sebanyak 55 persen public juga tidak puas dengan kinerja di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. “Bidang ekonomi dan hukum menjadi PR terberat Jokowi-JK,” ujar Hanta.
Hanta juga menyarankan kepada presiden agar hati-hati terhadap hak prerogratifnya dalam memilih menteri yang di-reshuffle. “terakhir, presiden juga harus mempertimbangkan hak prerogratifnya dalam memilih menteri yang di-reshuffle. Kalau memang merasa tidak puas dengan kinerja menteri, ya itu hak prerogratifnya presiden,” pungkasnya.
Survey ini dilakukan di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015 dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan cara tatap muka dengan tingkat margin of error sebesar 2,9 persen.
(Agil Kurniadi)
