Tommy Soeharto Sebut Ada Orang Dalam Istana Yang ‘Jebak’ Jokowi
Tommy Soeharto mengkritik ketelitian Jokowi dalam mengambil kebijakan. (Foto: BeritaPrima/dok)
BeritaPrima, Jakarta - Polemik soal kenaikan tunjangan uang muka mobil pejabat negara mengundang Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto untuk ikut bersuara. Putra Presiden kedua RI itu mencurigai ada orang dalam istana yang sengaja ‘menjebak’ Jokowi.
“Jika ada kesalahan dalam memilah berkas yang diajukan ke meja RI1, itu bukan suatu kebetulan, melainkan kesengajaan yang datang dari dalam,” ujar Tommy dalam akun @HutomoMP_9, Senin (6/4/2015).
|
Pilihan Redaksi
|
Pernyataan Tommy ini disampaikan terkait dengan pernyataan Jokowi, Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah elit Istana lainnya yang terkesan tidak mengetahui soal kenaikan uang panjer mobil pejabat tersebut. Padahal kebijakan tersebut dikeluarkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang sudah seharusnya diketahui Presiden.
Sebagai putra mantan Presiden, Tommy tentu paham soal seluk beluk di Istana, termasuk berbagai intrik politik yang kemungkinan terjadi di dalamnya. Karna itu, wajar bila Tommy menduga ada pihak yang ‘bermain’ di balik kebijakan kontroversial tersebut.
Tommy mengingatkan, posisi Jokowi sebagai presiden sangat menentukan nasib bangsa Indonesia. Beruntung, kata Tommy, kekeliruan itu terjadi pada tanda tangan mengenai penambahan jumlah uang muka mobil pejabat negara. Bagaimana kalau hal ini terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan persoalan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Memimpin lingkup desa saja dituntut teliti, apalagi memimpin negara, pemimpin negara pantang untuk tidak teliti dalam hal berkas kepres,” kritik Tommy.
Hal senada disampaikan Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra. Ia menilai, kecolongan Jokowi dalam kasus mobil dinas pejabat ini sebagai dampak ketidaktelitian. ia pun membandingkannya dengan Pak Harto.
Sebelum menandatangani berkas, kata Yusril, Seoharto membaca dulu dengan seksama isi berkas tersebut. “Bahkan kadang-kadang Pak Harto langsung tanya saya kalau itu menyangkut pidato atau surat yang akan ditandatangani,” ujar Yusril melalui @Yusrilihza, Senin (6/4/2015).
Dia menyampaikan, semua naskah yang dikirim ke rumah Soeharto, besok sorenya sudah dikembalikan ke Sekretariat Negara melalui ajudan termasuk berkas yang seharusnya ditandatangani.
“Yang belum ditandatangan ada catatan atau disposisi Pak Harto yang perlu segera ditindaklanjuti Mensesneg,” jelasnya.
Pakar hukum tata negara itu menambahkan, setiap naskah yang mau ditandatangani memiliki memorandum Mensesneg yang menerangkan secara ringkas latar belakang naskah tersebut.
Bahkan, lanjut Yursril, Soeharto menjadikan Moerdiono selaku Mensesneg saat itu sebagai orang pertama untuk dimintai tanggapannya terkait berkas yang dianggap kurang jelas.
“Pak Jokowi juga harusnya cermat, hati-hati dan tidak segan-segan bertanya agar tidak salah teken naskah. Kalau salah teken bisa repot Pak…” tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui kurang teliti dalam menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Pengakuan ini disampaikan setelah peningkatan jumlah uang muka tersebut menuai polemik di publik.
(Febrizky Akbar)
Mas Mas udah berapa x kita disuguhi drama politik bermuka dua ini agar nampak ttp bersih? Test dulu, klo mendpt perlawanan batalin. Lama2 kan masyarakat capek Dan silap hehe