Tunjuk Calon Panglima TNI Dari AD, Jokowi Dituding Ingkari Visi Misi
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bersama Presiden Jokowi.
BeritaPrima, Jakarta - Imparsial menyatakan penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI berkebalikan dengan program poros maritim dunia yang digagas Presiden Joko Widodo. Jokowi dianggap mengabaikan semangat reformasi dengan tidak melakukan rotasi matra pada pengajuan nama calon panglima TNI.
“Setidaknya kalau fokus Jokowi menjadikan Indonesia poros maritim dunia, maka kekuatan yang harus dimajukan adalah TNI AU dan AL. Jika lagi lagi pilihannya Angkatan Darat, ya, enggak nyambung dengan visi misi Jokowi,” ujar Direktur Ekskutif Imparsial Poengky Indarti, 11 Juni 2015.
Imparsial mengakui bila penunjukan panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden. Namun, pengajuan nama Kepala Staf Angkatan Darat sebagai calon panglima TNI adalah kabar buruk. Sebab, Pasal 13 ayat (4) Undang undang TNI mengatur pengangkatan panglima berdasarkan rotasi.
“Rotasi ini tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga memberikan penghargaan kepada masing masing matra, agar tidak terjadi penumpukan kekuatan di satu angkatan seperti yang terjadi pada masa orde baru,” kata Poengky.
Pasal 13 ayat (4) itu dibuat pada masa reformasi agar pemimpin mendatang tidak mengulang kesalahan Presiden Soeharto yang menitikberatkan kekuatan TNI pada angkatan darat. Sebab, kata Poengky, penumpukan kekuatan AD potensial menjadi alat kekuasaan politik kala itu.
“Ini menunjukkan paradigma pemerintah masih kuno. Sementara ancaman terbesar terhadap negara kita justru di laut dan udara. Paradigma penguatan darat adalah paradigma perang gerilya tahun 1948 dulu. Jadi tidak cocok untuk masa kini,” ucapnya.
Presiden Jokowi sudah mengajukan nama calon panglima TNI yang akan menggantikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang akan pensiun awal Agustus 2015. Namun, Jokowi malah mengajukan calon panglima dari matra yang sama dengan Panglima TNI yang tengah menjabat. Nama Kepala Staf Angkatan Darat gatot Nurmantyo sudah diajukan kepada DPR untuk menjalani tahap uji kelayakan dan kepatutan. (feb)
