UU Disahkan, Parpol Siap Bertarung di Pilkada Langsung
BeritaPrima, Jakarta - Sejumlah partai politik bersiap menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung seiring keputusan DPR menerima Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. Bagaimana persiapan mereka?
Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman mengatakan, pihaknya siap untuk melaksanakan Pilkada secara langsung sebagai dampak dari Peprpu Pilkada diterima DPR. “Di daerah tidak ada kepengurusan ganda. Yang dianggap sah adalah hasil Munas Riau 2009. Jadi berjalan seperti biasa. Di daerah tidak pernah ada yang pecah,” katta Rambe ditemui di sela-sela rapat kerja Komisi II DPR dengan MenPAN-RB Yuddy Chrisnadi di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (21/1/2015).
Hanya saja, Rambe menggarisbawahi, tahapan Pilkada langsung harus dipersingkat tidak seperti yang tercantum dalam Perppu Pilkada. Ia mencatat sejumlah tahapan menyita banyak waktu yang semestinya tidak perlu ada seperti soal uji publik yang berlangsung hingga tiga bulan. Menurut Rambe partai politik dapat mengambilalih fungsi uji publik. “Ya uji publik ini pada intinya kan tugas partai, ya partai lah yang seharusnya melakukan uji publik,” urai Rambe.
Terkait materi perubahan UU Pilkada, Rambe menyebutkan, berpijak pada usulan dari fraksi yang tercermin dalam pandangan fraksi dalam pandangan mini fraksi maupun sidang paripurna pengesahan Perppu Pilkada. “Ada lima masalah besar yang harus disesuaikan,” kata Rambe.
Ia menyebut masalah tahapan menjadi hal krusial yang harus diubah. Selain itu, politisi Partai Golkar ini menyebutkan mengenai persyaratan calon yang dinilai terlalu rigid, penyelesaian perselisihan sengketa pilkada, serta tentang paket kepala daerah yang di level kabupaten/kota berpasangan namun di tingkat provinsi tidak. “Soal penjadwalan (berakhir) ya Desember atau kalau bisa November, biar kalau ada putaran kedua itu bisa di 2015,” sebut Rambe.
Sementara Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan meski waktu tersedia cukup singkat untuk menggelar pilkada langsung, pihaknya telah melakukan persiapan. “Survei internal untuk calon kepala daerah sudah kita lakukan,” ujar Saan.
Menurut dia, kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrat yang saat ini masih menjabat disebutkan bakal maju kembali dalam Pilkada mendatang. Menurut dia, mayoritas kepala daerah dari Partai Demokrat baru satu periode menjabat.
Wakil Sekjen DPPP PKS Mustafa Kamal juga mengaku pihaknya siap menghadapi Pilkada langsung. Menurut dia, Pilkada merupakan hajat demokrasi yang dinanti politisi di daerah. “Seluruh partai politik pasti persiapan. Itu rutin dan ditunggu di daerah,” sebut Mustafa.
Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy juga mengatakan pihaknya siap menghadapi Pilkada langsung. Ia mengklaim tidak ada persoalan dalam legalitas partai. Menurut dia, SK Kementerian Hukum dan HAM kepada pengurus hasil Muktamar Surabaya menjadi pegangan. “PPP sebenarnya tidak ada persoalan, setelah kami koordinasi KPU mereka hanya berpegang pada surat keputusan Menkumham,” sebut Romi.
Menurut dia, pihaknya siap mengghadapi Pilkada langsung dan memprioritaskan kader internal PPP untuk maju. Menurut dia, kerjasama politik di level daerah memiliki kekhasan. “Kita membasiskan koalisi berbasis kearifan lokal jadi tidak ada istilah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk soal Pilkada ini,” tegas Romi. (dik)
