Disepakati, KUAPPAS 2015 DKI Sebesar Rp73 Triliun
BeritaPrima, Jakarta - DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2015 sebesar Rp73 triliun. Rencananya KUAPPAS 2015 ini akan ditanda tangani pada Kamis (8/1/2015).
“Setelah dibahas, dari target Rp 77 Triliun, kami sepakat untuk menetapkan APBD DKI sekitar Rp 73 Triliun,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Rabu (7/1/2015).
Menurutnya, DPRD bersama Pemprov DKI telah membahas KUAPPAS 2015 sejak bulan Desember 2014 kemarin. Namun baru hari ini dewan dan Pemprov menemui titik temu soal besaran anggaran tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DKI Jakarta M Taufik mengatakan, kesepakatan ini didasari atas berbagai pertimbangan, salah satunya karena target pendapatan sebesar Rp 57 triliun sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) tahun anggaran (TA) 2015 tak realistis.
“Angka 57 itu dalam pandangan kami terlampau hebat. Kenapa? Pengalaman yang dulu, selalu berat untuk mencapai angka yang ditetapkan,” katanya.
Berdasarkan perhitungan dewan sepatutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mematok pendapatan sekitar Rp 45 triliun.
Sebab jika nantinya pendapatan itu melebilihi target, maka pihaknya akan memberi bintang kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berhasil menggenjot pundi-pundi keuangan Pemprov DKI.
“Daripada (mematok) 57, tapi diujung enggak dapat bintang,” katanya.
Menyikapi hal ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono mengatakan, penghematan anggaran dari target Rp 77 Triliun menjadi Rp 73 Triliun disebabkan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta dan PT Mass Rapid Trasnit (MRT).
Sementara, untuk BUMD lainnya seperti PD Pasar Jaya, Bank DKI dan sebagainya akan dievaluasi dalam APBD-Perubahan. Sebab, mereka masih memiliki modal tahun lalu.
“PT Transportasi Jakarta hanya disetujui sekitar Rp 1 Triliun. Sementara PT MRT sekitar Rp 4,5 Triliun,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, anggaran terbesar yang diprioritaskan terhadap visi-misi Pemprov DKI Jakarta seperti penanggulangan banjir, kepadatan arus lalu lintas, kesehatan, pendidikan dan pembangunan Rusun sebesar Rp 29 Triliun.
“Sesuai agenda pada 16 Januari akan diketuk APBD DKI 2015,” tandasnya. (feb)
