Kasus Vaksin Palsu, DPR Minta BPOM Susun Draf RUU Pengawasan Obat dan Makanan

BeritaPrima.com, Jakarta - Komisi IX DPR meminta agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan draf rancangan undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan untuk memperkuat kewenangan lembaga tersebut.

Poin itu disampaikan Ketua Komisi IX, Dede Yusuf sebagai salah satu poin kesimpulan dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek, BPOM, Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

“Komisi IX DPR RI meminta kepada BPOM untuk menyiapkan draf awal RUU tentang Pemgawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia agar dapat menjadi bahan dalam penyusunan RUU tersebut,” ujar Dede di ruang rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Dede melihat, kasus vaksin palsu yang disebut sudah bergulir sejak 2003 menandakan bahwa pemerintah lalai dalam fungsi pengawasan. BPOM sebagai satu-satunya badan yang mengawasi peredaran obat-obatan memiliki kendala di sisi regulasi.

“Dia (BPOM) tidak bisa melakukan penyidikan atau pun penangkapan secara langsung. Apakah harus ada penguatan dalam kelembagaan? Tentu berdampak sangat besar,” kata Politisi Partai Demokrat itu.

Adapun empat kesimpulan lainnya dalam rapat tersebut di antaranya adalah DPR meminta BPOM meningkatkan pengawasan baik pre-market maupun post-market secara intensif termasuk pendistribusian vaksin agar sesuai dengan kaidah Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Selanjutnya >>