Kasus Vaksin Palsu, DPR Minta BPOM Susun Draf RUU Pengawasan Obat dan Makanan

DPR juga meminta Kemenkes dan BPOM untuk memberikan laporan hasil investigasi secara tertulis terkait penanganan kasus peredaran vaksin palsu tersebut paling lambt 30 Juni 2016.

Komisi IX, lanjut Dede, juga menilai pengawasan pemerintah terhadap pembuatan dan peredaran vaksin sangat lemah.

Oleh karena itu, Kemenkes dan BPOM diminta memperkuat kerja sama lintas sektoral terhadap pengawasan produk dan pengamanan rantai suplai vaksin dengan membentuk gugus tugas (task force) agar dapat meminimalisasi dampak penyebaran dan peredaran vaksin palsu.

Sementara itu, satu kesimpulan ditujukan kepada Kemenkes, yaitu agar Kemenkes mengamankan vaksin di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang pengadaannya dari sumber tidak resmi dan menariknya apabila terbukti palsu serta mendata jenis vaksin yang telah dipalsukan dan sarana pelayanan kesehatan yang diduga sebagai pengguna.

“Kemenkes juga secara proaktif dan intensif mendata masyarakat atau pasien penerima vaksin palsu melalui data dari fasilitas dan layanan kesehatan (fasyankes) yang menggunakan vaksim palsu agar dapat segera dilakukan vaksinasi ulang,” kata Dede.

Upaya pengungkapan kasus vaksin palsu ini berawal dari temuan penyidik Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri di tiga wilayah, yaitu Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, keberadaan vaksin palsu itu diketahui sudah mulai beredar sejak 2003 silam. Saat ini, pihak aparat masih menggali informasi lebih jauh terhadap pelaku yang telah ditangkap.

Dalam penggeledahan beberapa waktu lalu, penyidik mengamankan barang bukti, yakni 195 saset hepatitis B, 221 botol vaksin polio, 55 vaksin anti-snake, dan sejumlah dokumen penjualan vaksin.

Sejauh ini, sudah sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar dan Pasal 62 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (dik)