Namun, kata Amalia, tak ada yang bersedia menghadiri penghitungan tersebut dengan berbagai alasan. Sebagian besar menolak menyaksikan penghitungan manual yang dilakukan Teman Ahok, karena langkah tersebut sama sekali berbeda dengan verifikasi yang dilakukan KPU. Pasalnya verifikasi tidak hanya menghitung jumlah, melainkan banyak aspek lainnya, termasuk pencatutan KTP atau klaim KTP sepihak sebagaimana sempat mencuat di media.
Lulung dan Habiburokhman mengatakan tidak akan hadir melalui media. Lulung beralasan tak diizinkan oleh pimpinannya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz.
“Aku barusan telepon ketua umum (PPP versi Muktamar Jakarta), enggak dikasih izin. Dia (Djan) bilang, ‘itu kan hitung-hitungan internal Pak Haji’,” kata Lulung.
Sementara Habiburokhman mengatakan waktunya terlalu berharga untuk menghadiri undangan rekapitulasi 1 juta KTP Teman Ahok.
“Teman Ahok katanya mau mengundang orang-orang yang meragukan klaim KTP termasuk saya untuk melakukan verifikasi acak secara langsung, mohon maaf waktu saya terlalu berharga untuk menghadiri acara tersebut,” ucap Habiburokhman.
BeritaPrima.com Bicara Fakta