Polisi Dan Mendikbud Diminta Selidiki Pesta Bikini Pelajar
Penyelenggara Pesta Bikini untuk pelajar harus diusut tuntas.
BeritaPrima, Jakarta – Terungkap event organizer (EO) Devine Production berencana membuat pesta perayaan kelulusan UN (ujian nasional) pelajar dari sejumlah SMA di Jakarta dengan tajuk pesta bikini. Menyikapi hal tersebut, pengamat pendidikan dari Universitas Indonesia, Arif Rahman, menilai semestinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelidiki kasus itu.
“Kalau menyangkut siswa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus terlibat. Kalau ini orientasinya bisnis, Kementerian Perindustrian harus memeriksa EO tersebut,” ujarnya di Jakarta Jumat (24/4/2015).
|
Pilihan Redaksi
|
Kemudian, Arif juga mengutarakan semua sekolah yang diundang pada pesta bikini itu harus bereaksi. Bahkan, orangtua lulusan SMA yang diundang harus melarang anaknya menghadiri pesta tersebut.
“Ini kan ada orangtua yang liberal. Tapi, kan liberal itu tidak mutlak. Kalau pesta itu melanggar Pancasila, acara itu tidak boleh dihadiri,” ucapnya.
Arif menyarankan pihak menyelenggara dimintai keterangan secara baik-baik. Hal tersebut agar jelas terungkap mengenai konsep dan tujuan acara itu.
Hal senada disampaikan Ketua KPAI Asrorun Niam. Ia menuntut agar pihak kepolisian terus melakukan pengusutan meskipun pestanya sudah dibatalkan. “Jangan sampai hal ini terjadi lagi,” tegas dia di Jakarta, Jumat (24/4/2015).
Selain itu, Asrorun juga menuntut agar pihak EO dan hotel meminta maaf ke publik. Pesta seperti itu memicu hal negatif pada generasi muda. “Mereka lalai, harus meminta maaf ke publik,” jelas Ketua KPAI Asrorun Niam, Jumat (24/4/2015).
Niam sudah tahu bahwa pihak EO dan hotel membatalkan acara pada 25 April mendatang. Namun tetap permintaan maaf serta janji tak akan menggelar event serupa harus dilakukan.
“Walau demikian, polisi perlu lakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan event yang sudah dilakukan untuk mmpeertanggungjawabkan secara hukum. Termasuk tindakan ceroboh mencatut nama-nama sekolah yang telah mencemarkan nama baik sekolah,” urai Niam.
“Tidak hanya mencemarkan nama baik sekolah, tapi telah mendemoralisasi anak-anak yang sekolah di situ serta melahirkan stigma negatif terhadap anak-anak siswa akibat pengaitan dengan kegiatan asusila ini,” tambahnya.
Pada kesempatan terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga mengecam keras pelaksanaan pesta bikini untuk pelajar. “(Pesta bikini pelajar) itu sudah kebablasan, keterlaluan. Event organizer-nya itu yang keterlaluan dan kurang ajar memanfaatkan momentum UN (Ujian Nasional) ini, untuk kepentingan bisnis dan eksploitasi para lulusan SMA,” ujar Wagub Djarot di Balai Kota DKI, Jumat (24/4/2015).
Wagub Djarot bahkan menyarankan agar pihak sekolah yang namanya dicatut, untuk melapor ke pihak kepolisian. “Harusnya begitu, dong (lapor polisi),” tambah mantan Wali Kota Blitar kelahiran Gorontalo 59 tahun silam itu.
Politisi PDI Perjuangan itu menganggap, pencatutan nama-nama sekolah di Jakarta dan Bekasi itu sudah merupakan bentuk perendahan harga diri pelajar.
“Seluruh SMA di Jakarta harus betul-betul mengantisipasi dan mewaspadai adanya pihak-pihak yang berupaya merendahkan dan melecehkan anak-anak kita,” imbuh Wagub Djarot. (feb)
