BeritaPrima.com Bicara Fakta
Guna mengurai persoalan tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang mengatur aspek legalisasi lembaga amil zakat. Semua lembaga amil harus mendapatkan legalitas dari pemerintah, termasuk takmir masjid. Ini akan mulai diberlakukan November mendatang.
Bila tidak tersertifikasi namun tetap melakukan pemungutan akan ada sanksi, ujarnya menambahkan upaya tersebut dilakukan untuk menertibkan data dan pertanggung jawabannya.
Dikatakan ada sistem yang dibuat sistematis. Dengan demikian kontribusi zakat ini akan mampu memberdayakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ke depan, katanya, sumber daya manusia akan diperhatikan sebagai bagian dari human security. Pemerintah, kata dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, akan melakukan penguatan administrasi kelembagaan.
Dalam kesempatan yang sama Dr (Cand) Luqyan Tammani yang telah lama tunak berkhidmat dalam kegiatan micro finance syariah saat ini ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga negara masih terasa. Oleh karena itu lembaga-lembaga yang cenderung berkembang adalah yang diinisasi oleh masyarakat.
BAZ daerah misalnya kurang transparan sehingga berdampak pada tidak sampainya zakat tersebut pada masyarakat sangat miskin. “Pemerintah juga terkesan enggan menggunakan institusi Islam secara penuh,” kata Luqyan yang pernah bekerja di Islamic Relief, Inggris dan World Bank ini.
Menurutnya Islamic Relief di UK dikelola dengan manajemen profesional. Kantornya darurat, tidak bermewah-mewah serta petugasnya selalu siap dan sigap. Luqyan menambahkan tren peningkatan pendapatan masyarakat dengan melebarnya kelas menengah harus diiringi institusi terpercaya oleh kelas menengah itu sendiri.