‘Traktor Bantuan Jokowi Ternyata Ditarik Karena Pinjaman Dari Pabrik’
Presiden Jokowi ketika menyerahkan bantuan traktor untuk para petani.
BeritaPrima, Jakarta - Petani di Ponorogo, Jawa Timur, kecewa karena traktor sumbangan Presiden Joko Widodo ditarik kembali usai seremoni pemberian dilakukan. Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyebut traktor ditarik karena memang belum ditender sehingga terpaksa meminjam ke pabrik saat seremoni.
“Dirjen PSP yang maksa minjem, yang narik itu pabrik. Beberapa daerah seperti itu, terakhir Cirebon karena memang belum ditender, dan itu Dirjen maksa pinjem pabrik,” ungkap Daniel melalui pesan singkat, Jumat (20/3/2015) malam.
|
Pilihan Redaksi
|
Kejadian ini, menurut Daniel, telah mempermalukan presiden. “Ditariknya traktor, pompa air dan alat pertanian lainnya di sejumlah daerah yang dikunjungi Presiden dan menteri, yang dipajang dan diserahkan langsung ke petani oleh Presiden dan menteri, kemudian setelah acara ditarik kembali, sangat mempermalukan presiden dan menteri,” sambung Daniel.
Untuk itu Komisi IV berencana akan meminta klarifikasi kepada Dirjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian) Kementan Gatot Irianto mengenai penarikan traktor ini. Gatot diminta memberikan pertanggungjawabannya.
“Dirjen PSP-nya yang ngaco. Pasti ditanya tapi bukan (agenda) khusus karena sekalian dengan menterinya. Karena kejadiannya sudah berkali-kali, di beberapa daerah. Itu alat belum ditender, makanya jadi runyam,” kata anggota DPR Fraksi PKB itu.
“Presiden dan menteri pasti sedang dikerjain oleh bawahannya, dan Dirjen harus mempertanggungjawabkannya. Dan memastikan tidak terulang karena menunjukkan ke rakyat bahwa pemerintah tidak bisa bekerja dengan baik dan hanya main-main, akal-akalan saja,” sambung Daniel.
Jika untuk urusan distribusi sumbangan pemerintah saja berantakan, Wasekjen PKB ini pun meragukan kinerja jajaran Kementan. Komisi IV, kata Daniel, cukup merasa marah dengan adanya kasus penarikan traktor tersebut.
“Untuk urusan sederhana seperti ini aja presiden dan menteri dikerjain, bagaimana urusan yang lebih besar, bagaimana kedaulatan pangan akan tercapai. Percuma presiden dan Mentan memiliki visi dan progam yang baik bila birokrasi bawahannya seperti itu, bukan hanya tidak nyambung tapi justru membuat program jadi berantakan,” terang Daniel.
“Ini jadi topik hangat di komisi IV. Komisi IV pada marah. Pasti akan ditanya pas raker setelah reses,” tandasnya.
Kementan sudah menyatakan bahwa penarikan traktor dilakukan sebab penyerahan yang dilakukan pada awal Maret lalu hanya merupakan simbolis. Traktor-traktor yang ditarik untuk disebar ke daerah-daerah lain.
“Kalaupun penyerahan hanya simbolis, cukup 1 atau 2 mesin, tidak perlu berpuluh-puluh mesin dipamerkan dan dibagi. Petani juga menjadi kecewa karena merasa dipermainkan,” tukas Wasekjen PKB tersebut.
Sebelumnya Mentan Amran menyatakan sebagian traktor di Ponorogo ditarik untuk dibagikan ke daerah lain di Jawa Timur. Pengadaan traktor-traktor ini, kata Amran, dilakukan dengan sistem penunjukan langsung dan menggunakan APBN Perubahan 2015. Artinya meski sudah dibeli, namun belum ada pembayaran yang dilakukan pemerintah.
“Itu ditarik karena untuk distribusi ke seluruh Jatim. Bukan untuk Ponorogo saja. Ada sekitar 1.000 unit, jadi memang belum ada pembayaran karena penunjukan langsung,” jelas Amran, Selasa (17/3/2015).
(feb)
