Biarkan Puan Rangkap Jabatan, Jokowi Tak Berkutik Hadapi Mega

Jokowi tak berkutik menghadapi Megawati. (Foto: BeritaPrima/dok)
BeritaPrima, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan susunan kepengurusan DPP PDIP periode 2015-2020. Dalam struktur kepengurusan tersebut, Mega mendudukkan putrinya, Puan Maharani, sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan.
Ini artinya, Puan merangkap jabatan, karena sekarang dia masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Padahal, kertika pertama kali menyusun kabinet, Jokowi dengan tegas mengultimatum agar semua menterinya yang aktif di partai politik untuk mundur.
Gara-gara kebijakan tegas Jokowi tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang semula digadang-gadang sebagai salah satu menteri koordinator (Menko) pun mundur dari bursa calon menteri.
Megawati punya alasan khusus mengapa tetap mendudukkan Puan dalam pengurus harian partai moncong putih. Dia mengaku sudah berbicara dengan Presiden Jokowi terkait rangkap jabatan ini.
“Waktu bertemu Presiden Jokowi, saya sebagai ketum partai mengatakan mohon masukan, saya bilang orang partai tak bisa diberhentikan Pak! Karena dia masuk partai atas kemauan sendiri dan dedikasinya. Salah kalau orang partai berhenti hanya karena jabatan di pemerintahan,” tuturnya.
Ironisnya, Jokowi tak berkutik ketika Mega menyampaikan hal tersebut. Memang belum ada pernyataan Jokowi terkait hal ini. Tetapi, sampai saat ini belum ada sepatah kata pun dari Jokowi yang mengisyaratkan dia menolak rangkap jabatan yang dilakukan Puan.
Menanggapi hal ini, pengamat politik Ahmad Lubis menilai Jokowi tidak mungkin berani melawan kehendak Mega. “Jokowi tidak bakal berani meminta Puan melepas jabatan di PDIP. Jabatan di partai itu sangat strategis bagi Puan,” kata Ahmad Lubis.
Menurut Lubis, kalau Puan tidak punya jabatan di PDIP, maka dia tidak punya posisi tawar dengan partai lainnya. “Megawati sendiri pun tidak berharap putrinya itu akan melepas jabatan di PDIP karena Puan diharapkan jadi generasi penerus di PDIP,” ungkapnya.
Selain itu, Puan yang tidak melepas jabatan di PDIP menandakan Jokowi tidak menepati janjinya sewaktu kampanye. “Dulu waktu kampanye, Jokowi mengatakan, semua menterinya harus melepas jabatan di partai politik. Sampai sekarang Puan masih menjabat di PDIP. Ini menandakan, Jokowi tidak menempati janjinya,” pungkasnya.
(Febrizky Akbar)

