Inilah Delapan Kegaduhan Kabinet Yang Bikin Jokowi Tak Senang
BeritaPrima.com, Jakarta - Juru bicara kepresidenan, Johan Budi mengakui Presiden Joko Widodo tidak happy karena situasi saling ‘serang’ antar menteri. Ini mengingatkan kembali pada beberapa kasus saling sindir pembantu presiden dalam jajaran kabinet kerja.
Dalam satu setengah tahun masa pemerintahannya, setidaknya ada beberapa kasus saling ‘serang’ antar menteri dan pembantu presiden, mulai dari berbagai program kebijakan hingga hal sepele.
Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi mengungkapkan ada setidaknya delapan kasus saling serang antar pembantu presiden di publik. Ini terjadi setelah Presiden Jokowi mereshuffle kabinetnya pada pekan kedua Agustus 2015.
1. Silang pendapat antara Menteri Koordinator Maritim (Menko Maritim) Rizal Ramli dengan Menteri Negara (Meneg) BUMN Rini Soemarno, pada pertengahan Agustus 2015. Ini terkait pembelian armada airbus A350 sebanyak 30 unit untuk maskapai Garuda Indonesia. Rini Soemarno saat itu bersikeras bahwa pembelian 30 unit airbus dalam rangka peningkatan kinerja Garuda.
Namun upaya ini dicegah oleh Rizal Ramli yang beralasan justru langkah ini akan membuat Garuda mengalami kerugian. Perbedaan pendapat ini pun menimbulkan perang pernyataan antara keduanya, Rini bahkan menanyakan kewenangan Rizal dalam hal ini.
Setelah menjadi polemik di publik, saling silang keduanya akhirnya berhenti setelah Presiden Jokowi menegur secara langsung Rizal Ramli melalui jaringan telepon pribadinya.
2. Kegaduhan kembali terjadi sepekan berikutnya antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Maritim Rizal Ramli terkait proyek pembangkit listrik 35 ribu watt. Perbedaan pendapat keduanya mencuat di publik. Wapres Jusuf Kalla menegaskan pembangunan pembangkit 35 ribu watt ini penting dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan listrik jangka panjang.
Namun, menurut Rizal Ramli, proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) tidak masuk akal. JK pun meminta Rizal mempelajari terlebih dahulu persoalan sebelum berbicara di publik. JK bahkan menyebut, kalau menteri kurang akal pasti tidak paham persoalan ini.
Pernyataan JK ini pun semakin memperuncing perbedaan keduanya. Tapi berakhir pada tidak hadirnya Rizal di rapat terbatas Wapres dengan jajaran kabinet.
3. Menko Maritim Rizal Ramli kembali berseteru, kali ini dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said terkait perpanjangan kontrak Freeport pada Oktober 2015. Kegaduhan antara Rizal dan Sudirman tidak terlepas dari kasus papa minta saham, yang mencuat di publik yang berujung pada pencopotan Ketua DPR Setya Novanto.
Rizal mempertanyakan kewenangan Sudirman, dan menyebut dia ‘keblinger’ yang berani membuat keputusan perpanjangan kontrak Freeport tanpa persetujuan presiden.
Ia bahkan menyebut jurus kepret rajawali untuk membuat Freeport dan Sudirman tidak memperpanjang kontrak karyanya di Indonesia. Namun Sudirman menyatakan tidak akan meladeni Rizal atas penyataanya tersebut.
4. Saling bantah juga terjadi di bidang pangan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan tidak akan melakukn impor beras dan stok beras aman pada Oktober dan November 2015, lalu. Namun Menteri Perdagangan Thomas Lembong menegaskan akan melakukan kembali impor beras dari Thailand dan Vietnam demi menjaga stok beras nasional.
Menurut Lembong, data produksi pangan nasional tidak akurat. Bila memang benar Indonesia surplus 10 juta ton beras pada 2015, lalu di mana beras tersebut. Dan seharusnya harga beras juga mestinya stabil, namun kenyataanya tidak demikian.
Bahkan, Lembong juga menyindir Amran yang berkali-kali mengatakan produksi pangan surplus, namun barangnya tidak ada.
5. Memasuki 2016, isu kereta api cepat menjadi awal perbedaan pendapat antara Meneg BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Kewenangan kereta cepat yang diambil oleh Rini berujung pada adanya beberapa peraturan yang tidak sesuai dengan perizinan perhubungan.
Sikap Jonan yang tidak sependapat dengan Rini ini terlihat ketika Jonan tidak hadir saat Grounbreaking proyek kereta cepat yang dihadiri Presiden Joko Widodo.
Untuk menghindari polemik, Jonan akhirnya enggan banyak berkomentar menanggapi pertanyaan wartawan. Ia pun meminta setiap pertanyaan dan permasalahan kereta api cepat tidak lagi dikaitkan dengan Menteri Perhubungan. Dia meminta rekan media menanyakan kepada Rini.
6. Perdebatan antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait penggunaan kawasan Halim Perdana Kusuma untuk terminal kereta api cepat. Atas usulan Meneg BUMN Rini Soemarno, BUMN meminta kepada Menhan agar merestui kawasan Halim menjadi salah satu terminal kereta api cepat Cina.
Namun Panglima TNI bersama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna menyatakan keberatan. Karena kawasan Halim Perdana Kusuma seharusnya diperuntukkan sebagai basis pangkalan militer, bukan untuk sipil, termasuk untuk proyek kereta api cepat.
Walaupun tidak segaduh yang lain, namun Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna sempat melayangkan keberatannya kepada pemerintah.
7. Dalam beberapa kesempatan, menurut Muradi, saling sindir yang terjadi antara pembantu presiden bukan pada kebijakan, tapi lebih pada sikap yang tidak patut ditunjukkan seorang menteri. Ini terjadi ketika Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Marwan Jafar pada Rabu 24 Februari 2015 lalu, yang mengkritik manajemen Garuda.
Marwan mempermasalahkan pergantian penerbangan yang berujung delay selama satu setengah jam. Menteri Marwan mendapatkan pergantian penerbangan setelah ia terlambat menuju Bandara Soekarno Hatta di jadwal penerbangan sebelumnya.
Karena pergantian penerbangan yang berujung delay tersebut, melalui akun twitter pribadinya mendadak Marwan meminta Direktur Garuda diganti. Namun sikap Menteri Marwan itu ditanggapi Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono menyindir di media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.
8. Terakhir, saling silang pendapat lagi-lagi dilakukan antara dua rival lama Menko Maritim Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said pada Senin lalu. Ini terkait blok gas Masela.
Rizal berpendapat pembangunan di daratan (onshore) akan menghasilkan efek ekonomi yang lebih besar. Sedangkan Sudirman bersikeras pada pembangunan di laut (offshore).
Sudirman bahkan menuding Rizal membohongi rakyat dengan menyebut, pura-pura berjuang untuk rakyat karena mau coba mengganti investor Masela.
Johan Budi mengatakan, Presiden Jokowi akan memanggil para menteri yang berkonflik dalam waktu dekat. “Segera dimintai penjelasan menteri-menteri terkait tersebut. Presiden marah dengan situasi yang terlihat semakin meruncing belakangan ini,” kata Johan di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/3).
Johan mengatakan, Jokowi sebenarnya tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat terhadap suatu program atau kebijakan. Asalkan, perbedaan pendapat tersebut disampaikan di ruang lingkup internal, misalnya pada saat rapat terbatas atau sidang kabinet.
Presiden Jokowi, kata Johan, tidak senang kalau perbedaan pendapat dilakukan di ruang publik seperti di media massa dan media sosial. “Menteri sudah saling menyerang di ranah publik. Presiden belum lama ini sudah menyampaikan agar silang pendapat tidak disampaikan ke publik,” kata Johan.
Ketua MPR, Zulkifli Hasan meminta para menteri Jokowi untuk tidak bertengkar di luar kabinet. ”Kalau ada perbedaan pendapat, diselesaikan di internal kabinet, jangan gaduh di publik,” kata Zulkifli.
Menurut Zulkifli, sangatlah tidak layak dan tidak bijak, kalau sesama kolega di kabinet senang di atas penderitaan koleganya yang lain. Seharusnya, sesama menteri saling mendukung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa.
”Jadi, politik gaduh harus segera diakhiri. Fokus pada janji kampanye presiden untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, kalau ada perbedaan selesaikan saja di internal rapat kabinet,” kata dia.
Sementara Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, seharusnya Jokowi menyelesaikan masalah tersebut diinternal pemerintah dan tidak perlu dibeberkan ke publik.
“Presiden mau mecat menteri itu juga hak beliau. Isunya terlalu dangkal, kalau ada masalah selesaikan di dalam, kalau ada kabar gembira sampaikan ke publik,” katanya, Rabu (2/3). (Jokowi akan Panggil Para Menteri yang Suka Ribut).
Fahri mengatakan, presiden jangan mengeluhkan problem interennya di publik dan jangan membebani rakyat dengan masalah-masalah pejabat. Karena rakyat sudah capek mendengar keluhan-keluhan soal pejabat. “Pilihlah opini ini yang bikin rakyat happy, bahwa kita bekerja, keadaan lebih baik, ini kan istilahnya orang itu, isunya itu terlalu dangkal,” katanya. (dik)
