Reaksi DPR terhadap Konflik Ketua KPK Vs PDIP
BeritaPrima, Jakarta - Konflik antara PDIP dengan Ketua KPK memunculkan berbagai reaksi, termasuk di kalangan DPR. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo turun tangan atas persoalan Ketua KPK Abraham Samad.
Hal tersebut terkait dengan pernyataan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa Abraham Samad bertemu dengan Petinggi PDIP.
“Presiden harus punya inisiatif membersihkan tuduhan ini,” kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Nasir menilai tindakan yang dilakukan Samad melanggar etika pejabat publik bila pertemuan itu benar terjadi. Politisi PKS itu meminta dibentuknya komite etik untuk mengklarifikasi pernyataan PDI Perjuangan.
“Agar tidak terjadi tuduh menuduh pasca Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka, kalau benar Komite Etik mendalam cerita ini,” kata Nasir.
Nasir juga meminta Abraham Samad menjelaskan kepada publik terkait tuduhan tersebut. Sebab, kejadian tersebut diungkap oleh PDIP.
”Sebelum berkembang kemana-mana. Presiden harus punya inisiatif, membersihkan tuduhan ini,” ujarnya.
Menurut Nasir, selama ini KPK tidak ada yang mengawasi sehingga dibutuhkan komite etik untuk mengklarifikasi setiap permasalahan.
“Selama ini KPK yang membentuk etik, agar objektif Presiden harus selamatkan KPK, kalau KPK sendiri bisa abuse of power,” tuturnya.
Berbeda dengan Nasir, Wasekjen PPP Arsul San, sudah berpandangan lebih jauh. Dia mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dugaan pelanggaran ketua KPK Abraham Samad.
“Ini sudah santer (pansusnya). Nanti kita lihat pertemuan itu benar apa tidak, kalau benar apa pembicaraannya, apakah komisioner lain mengetahui,” kata Wasekjen PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Anggota Komisi III DPR itu menegaskan tindakan yang dilakukan Abraham Samad bila benar terjadi dilarang dalam kode etik KPK.
Ia menyebutkan dalam kode etik KPK, komisioner dilarang bertemu pihak lain sendirian. Kemudian pertemuan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPK. Pertemuan juga harus mendapat persetujuan dari komisioner lainnya.
Arsul menolak bila pansus tersebut dikatakan sebagai bentuk intervensi kepada KPK. “Ini untuk membersihkan KPK, kalau KPK harusnya penegakan hukum murni. Kalau ada kepentingan lain itu membahayakan KPK,” ujar Arsul.
Ia menyebut berbahaya KPK bila ternyata terjadi pembusukan dari internal. Untuk itu, semua pihak harus mencegah hal tersebut. ” Ini kenapa ada pemikiran bentuk pansus,” katanya.
Diketahui, Plt Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pemberitaan yang tertulis ‘rumah kaca Abraham Samad’ adalah benar adanya.
Dengan demikian, kata Hasto, pernyataan yang disampaikan oleh Abraham Samad bahwa fitnah sangatlah tidak tepat.
“Kepada bapak Abraham Samad yang memimpin situasi yang begitu besar dan dipercaya publik kami harapkan untuk berani mengakui bahwa banyak pertemuan yang dilakukan Abraham Samad sekurang-kurangnya dengan para petinggi kedua parpol, PDI Perjuangan dan NasDem dalam kaitannya dengan proses pencalonan beliau sebagi calon Wakil Presiden pada pemilu presiden 2014 yang lalu adalah benar,” kata Hasto dalam jumpa pers di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015) siang. (dik)
