Senior PPP Tak Setuju Pembentukan Majelis Islah
BeritaPrima.com, Jakarta - Tokoh-tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan pihaknya mengakui niat baik Suryadharma Ali yang menginisiasi pembentukan Majelis Islah demi menyatukan kembali partai berlambang kabah tersebut.
|
Pilihan Redaksi
|
Namun, Politisi Senior PPP Bachtiar Chamsyah menegaskan sesepuh PPP belum menyetujui adanya Majelis Islah. Pasalnya, hal tersebut tak tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Kita bukan tidak menghargai niat untuk bersatu. Kita hormati. Tapi karena ini partai, maka semua harus kembaki ke AD/ART dan di situ tidak menyebutkan ada Majelis Islah,” ujar Bachtiar di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (3/3/2016).
Menurutnya, jika tak mematuhi AD/ART maka partai bisa berantakan. Ia menegaskan, Mahkamah Partai dan Senior PPP ingin proses islah kembali pada ketentuan dalam AD/ART.
Bachtiar berpendapat, upaya-upaya yang telah dilakukan Mahkamah Partai dan Senior PPP sebelumnya sudah jelas. Langkah tersebut juga berpijak pada AD/ART.
Oleh karena itulah, kepengurusan muktamar Bandung menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan memutuskan diperlukannya dilakukan muktamar. Adapun penyelenggaranya, menurut Bachtiar, adalah kepengurusan Bandung.
Dia menganggap, Mahkamah Partai dan Senior PPP secara resmi sudah membuat surat kepada kepengurusan Bandung agar dalam kepanitiaan Muktamar dapat mengakomodir semua pihak yaitu Jakarta dan Surabaya.
“Nanti pihak-pihak inilah yang diakomodir dan mereka yang atur Muktamar itu,” kata Bachtiar.
DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Bandung yang dipimpin Suryadharma Ali telah membentuk Majelis Islah untuk menyelesaikan polemik yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun, Majelis Islah ini tak diakui kubu Sekretaris Jenderal PPP M. Romahumuzy.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Fernita Darwis, mengatakan bahwa pembentukan Majelis Islah PPP telah mendapat persetujuan dari pihak pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Menurut Fernita, Yasonna menyampaikan akan melaporkan situasi terkini PPP kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kita sudah bertemu Pak Yasonna Laoly. Beliau juga sudah mendapatkan informasi ini seluruhnya, baik tertulis maupun lisan,” ujar Fernita di Kantor DPP PPP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016).
“Pak Yasonna mengatakan akan membantu kami semua untuk duduk bersama untuk menyelenggarakan islah,” kata dia.
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali pada 25 Februari lalu mengeluarkan surat perihal pembentukan Majelis Islah PPP. Majelis Islah tersebut dibentuk agar islah PPP tercapai.
Pimpinan kepengurusan hasil muktamar Jakarta dan Surabaya pun diminta mengirimkan masing-masing lima nama.
Kepengurusan Muktamar Bandung yang surat keputusan kepengurusannya disahkan kembali oleh Menkumham.
Namun, hingga batas pengiriman nama anggota hari ini, kubu Surabaya belum juga mengirimkan nama.
Meski begitu, Fernita menuturkan, pihaknya akan tetap berusaha merangkul demi keutuhan partai berlambang kabah itu.
“Kami akan tetap berusaha merangkul demi keutuhan partai. Tapi kami hanya diberi waktu 30 hari, jadi apapun hasilnya akan kami laporkan secara periodik pada pak SDA,” kata dia.
Adapun Ketua Majelis Islah adalah Suryadharma Ali. Majelis memiliki sepuluh anggota, yaitu Epyardi Asda, Humphrey R. Djemat, Nukman Abdul Halim, Wardatul Asriah, dan Fernita Darwis mewakili kubu Jakarta.
Sedangkan Habil Marati, Djafar Alkatiri, Syahrial Agamas, Ratieh Sanggarwaty, dan Wafi Maemon Zubair sebagai perwakilan muktamar Bandung.
Adapun penasehat Majelis Islah adalah Maemoen Zubair, Tosari Widjaya, Yudp Paripurno, Ramly Nurhapy, Tamam Achda, Thahir Saimana, dan Lukman Hakim. (dik)
