Simposium Anti-PKI Hasilkan Sembilan Poin Rekomendasi

6. Konsisten terhadap Tap MPRS XXV 1966 dan UU 27 Tahun 1999 jo Pasal 169 KUHP tentang pelarangan PKI dan semua kegiatannya. Ke depan, seyogyanya dimasukkan ke dalam adendum UUD 1945.

7. Fenomena kebangkitan PKI tidak lepas dari empat kali amandemen UUD. Sehingga tidak lagi dijiwai Pancasila, tapi idealisme, liberalisme dan individualisme. Untuk itu, kami mendesak pemerintah dan MPR untuk segera melakukan kaji ulang.

8. Dalam rangka mengamankan Pancasila, serta mengimplementasikan dan menerapkannya ke kurikulum dalam pendidikan formal dan informal. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi peraturan atau membuat peraturan baru untuk itu.

9. Mengajak segenap komponen bangsa untuk melakukan integrasi agar memperkuat diri dari ancaman. (dik)