BeritaPrima.com Bicara Fakta
BeritaPrima.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta Pemprov DKI menindaklanjuti survei Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta yang menyatakan jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami kenaikan 0,14 poin.
Taufik mengatakan, survei ini menunjukkan tidak berhasilnya eksekutif melakukan eksekusi anggaran. Alhasil belum mampu menggerakkan perekonomian warga ibukota.
“Padahal ini akibat penyerapan rendah, ekonomi tidak bergerak. sederhana teorinya. Solusinya sebenarnya penyerapan harus tinggi. Karena penyerapan itu yang menggerakkan ekonomi, menggerakkan masyarakat. Kan APBD memang untuk itu,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/7).
Menurutnya, upaya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membangun ibukota dengan dana pengembang adalah langkah keliru. Sehingga pembangunan yang selama ini dilakukan ditujukan untuk orang kaya bukan si miskin.
“Gusur-gusur tuh apa, kan buat orang kaya tuh. Orang miskinnya tambah miskin. Ketika dia dipindah ke rumah susun, tiga bulan dia gak mampu bayar sewa dia diusir. Gak tau tinggal di mana. Tambah miskin kan,” terangnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan meningkatnya angka kemiskinan di kawasan yang dipimpinnya. Basuki atau akrab disapa Ahok mengungkapkan, BPS melakukan survei dengan cara mempertanyakan semua orang yang ditemui di Ibukota. Namun mereka tidak pernah mempertanyakan apakah mereka benar warga Jakarta atau tidak.
“Semua orang yang ketemu orang di DKI, di tempat kumuh harus dihitung. Kamu tanya sama BPS benar gak kalimat saya seperti itu. Jadi dia bilang angka kemiskinan naik itu bisa termasuk yang datang terhitung,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/7).