Selain itu, lanjutnya, kebijakan ini juga akan dilakukan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur jangka panjang oleh pemerintah. Sebab, selama ini pembangunan infrastruktur masih membutuhkan banyak dana.
“Kan kita juga butuh anggaran pembangunan infrastruktur. Sementara belanja pemerintah daerah juga cukup besar untuk sektor belanja pegawai,” jelasnya.
Sekadar diketahui, rencana rasionalisasi jumlah PNS ini akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri. Peraturan ini akan dikeluarkan menjelang akhir 2016. (feb)
Halaman 1 2
BeritaPrima.com Bicara Fakta